Selasa, April 15, 2014

OBROLAN JOGLO BUDAYA

Baca Selengkapnya......

DUA SISI TRANSISI KURIKULUM DI FIB



Oleh : Umi Ibroh
Reporter : Ayu Mumpuni, Mitra Sari, M. Habib

Semarang, Maret 2014, dalam keramaian siang di kampus FIB, tim Hayamwuruk mencoba membaur dengan keramaian mahasiswa. Silih berganti sebagian ada yang berjalan keluar, dan sebagian lagi berganti kelas, sedang sebagian lainnya mempeributkan Kartu Rencana Studi (KRS) mereka yang bermasalah. Pengisian KRS yang sedikit bermasalah ini adalah salah satu dampak dari pergantian kurikulum pendidikan yang saat ini tengah dipakai oleh FIB sebagai satuan aktifitas perkuliahan di FIB.

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini FIB mempergunakan dua kurikulum secara paralel yaitu kurikulum 2007 dan kurikulum 2012. Seperti yang dijelaskan oleh Dewi Yuliati selaku Pembantu Dekan I FIB kepada tim Hayamwuruk. “Kurikulum 2012 itu berlaku bagi mahasiswa angkatan 2012, sedangkan kurikulum yang lama itu masih ditawarkan bagi mahasiswa 2010, 2011 jadi (keduanya-red) berjalan paralel.”

Dewi menambahkan bahwa memang ada beberapa perbedaan dalam kurikulum yang baru ini. Kurikulum 2012, menurutnya adalah kurikulum yanng berbasis kompetensi jadi, mahasiswa nantinya akan mendapatkan bekal yang dapat menunjang kompetensi mereka. Lebih lanjut Wanita yang juga dosen Ilmu Sejarah ini  menjelaskan bahwa ada empat kompetensi utama yang dipersiapkan untuk membekali mahasiswa agar mendapatkan gambaran kemanakah mereka akan melangkah setelah lulus. Empat kompetensi itu adalah peneliti, jurnalis, pendidik dan enterprenuer.

Dalam perjalannya pemberlakuan dua kurikulum yang bersamaan dalam satu tahun ajar yang sama memunculkan banyak dampak negatif. Di antaranya kerancuan dalam pengisian KRS mahasiswa. Seperti yang dialami Andre, ia merasa kecewa sebab dirinya tidak dapat mengambil mata kuliah semester atas. Padahal mahasiswa D3 Kearsipan ini  memiliki kelebihan Satuan Kredit Semester (SKS) tiap semesternya. Ia mengira pengisian KRS tiap semesternya selalu dipaketkan, sehingga ia tidak mengambil mata kuliah lain untuk mengisi kelebihan SKS dalam KRS-nya tersebut. Belakangan ia mengetahui  bahwa ternyata KRS paketan hanya diberikan saat semester satu saja, sisanya boleh mengambil mata kuliah semester atas. Namun sayangnya ia terlambat mengetahui hal itu, dan tidak bisa mengambil mata kuliah semester atas karena semester depan ia sudah harus menghadapi magang dan Tugas Akhir (TA).

“Sekarang nggak boleh lagi (mengambil mata kuliah semester atas-red)  karena semester emam kan, udah magang sama TA jadi kan gak mungkin. Sedangkan syaratnya magang sama TA itu harus menyelesainya semua studi.  Semester genap ke genap, kan mata kuliah (semester-red)  genap itu kan magang sama TA, jadi gak bisa lagi ngejar  tapi kalo di kelas bisa., tuturnya.

Selain itu, ada beberapa mata kuliah yang bertabrakan jadwal dengan angkatan 2011 dan juga terdapat perbedaan mata kuliah antara kurikulum 2007 dan kurikulum 2012 yang membuatnya agak sedikit bingung. “Kalau di 2012 ada mata kuliah pemprograman, kalau di 2007 itu Pengantar Komputer.  Jadi, Pengantar Komputer itu dirangkum dalam Kuruikulum 2012 menjadi Pemprograman. Terus yang bahasa Belanda itu kan dulunya di 2007 ada empat SKS sekarang dibagi-bagi menjadi Belanda pertama dan Belanda kedua gitu., tutur Andre.

Lain lagi dengan Wahyu, mahasiswa Sastra Inggris yang menggunakan kurikulum 2007 itu mengaku biasa saja menanggapi masalah perbedaan kurikulum yang ada di FIB ini. Ia berkata berdasarkan pengalaman temannya yang tiba-tiba kehilangan mata kuliah saat pengisian KRS padahal temannya itu belum mengambil matakuliah yang hilang tersebut. “Kalo pengalaman kemaren itu ada Semester Pendek Khusus (SPK), jadi beberapa orang yang belum ngambil mata kuliah itu ya mengulang lagi, kayak SP Cuma khusus buat yang belum ngambil mata kuliah itu.”, terangnya.

Adanya kesalahpahaman mahasiswa dalam memahami perubahan kurikulum ini menunjukan kurangnya sosialisi dari pihak kampus kepada mahasiswa. Hal ini lantas menggelitik tim Hayamwuruk untuk bertanya lebih lanjut kepada pihak akademik kampus. Kami menemui Sri Hesti, salah seorang staf akademik FIB. Dia menuturkan bahwa sosialisasi mengenai perubahan kurikulum di FIB ini sudah dilakukan melalui berbagai cara. Diantaranya melalui organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang memandu mahasiswa baru saat pengisian KRS pertama kali saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Selain itu sosialisasi tersebut juga dilakukan lewat kegiatan sambung rasa yang diadakan rutin tiap pertengahan semester. Pihaknya juga telah mengirimkan surat edaran resmi yang diberikan kepada masing-masing program studi di FIB. “Jadi itu mungkin karena (mahasiswanya-red) nggak tahu aja.  Ujarnya.

Di sisi lain perubahan kurikulum dari kurikulum 2007 ke kurikulum 2012 juga memberikan dampak yang positif. Seperti yang dikemukakan oleh Endang Susilowati selaku Kaprodi Ilmu Sejarah. Menurutnya di kurikulum yang sekarang muncul mata kuliah-mata kuliah yang lebih tebal dalam artian mata kuliah tersebut memiliki bobot kualitas yang lebih padat. Hal ini berguna untuk lulusan sejarah nantinya. Misalnya saja mata kuliah Sinematografi yang notabene baru diberikan dua tahun terakhir. Mata kuliah ini membekali lulusan yang tertarik untuk mendalami bidang pembuatan film-film dokumenter maupun wartawan sejarah.  Selain itu kompetensi-kompetensi yang ditawarkan di dalamnya juga dapat menumbuhkan pemikiran baru tentang konsep histoenterpreneur yang saat ini tengah ditanamkan pada mahasiswa sejarah yang tertarik dengan dunia enterpreneur.

“Juga ada beberapa mata kuliah yang membuat meraka (mahasiwa Sejarah-red) terinspirsi untuk mengembangkan keahliannya tidak hanya pada sejarah yang klasik tapi juga yang praktis. Dan nanti juga ada sejarah terapan. Sejarah terapan ini mengajarkan mahasiswa untuk mencatat sejarah dalam masyarakat, supaya nanti kalau mereka lulus itu mereka bisa menerapkan ilmunya di masyarakat” imbuh wanita berkacamata ini.

Setiap kebijakan paastilah membawa dua dampak yang berkebalikan satu sama lain. Baik negatif atau pun positif dampak itu kembali lagi pada para pelaku-pelaku kebijakan itu sendiri. Bagaimana mereka memaknai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya......

Pimnas dan Sensitivitas Mahasiswa Undip


Oleh: Diah Wahyu A
Reporter: Novia Rochmawati, Dinni Ariska

“Pimnas itu apa sih?” tanya salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip saat diwawancarai oleh Tim Hayamwuruk  terkait Pimnas yang akan diselenggarakan di Undip pada 25-28 Agustus mendatang. Sebelumnya kami bertanya apakah dia mengetahui bahwa tahun 2014, Undip terpilih menjadi tuan rumah Pimnas (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) yang ke-27. Ketidaktahuan mahasiswa Undip ternyata cukup tersebar luas, terbukti saat kami bertanya kepada mahasiswa FIB.  Dari 17 mahasiswa, hanya ada 3 mahasiswa yang tahu perihal salah satu hajat Dikti tersebut. “Kalo dari fakultas kita emang belum  ada ini sih, setahu kita, fakultas kita pasif” tutur Finda, Mahasiswi Sastra Inggris 2011, saat ditanya perihal sosialisasi Pimnas di FIB.

Description: C:\Users\user\Desktop\2014-03-18 13.12.33.jpgUsai mewawancarai mahasiswa FIB, kami pun berusaha mewawancarai mahasiswa Undip non-FIB. Saat kami menelusuri Gedung PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) Undip, kami bertemu dengan dua mahasiswa Fakultas Teknik yang ternyata tahu mengenai Pimnas tersebut. Kami juga bertanya kepada 13 mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP), dan mendapati 7 mahasiswa yang mengetahui bahwa Undip akan menjadi tuan rumah Pimnas. Bernardeta atau yang kerap disapa Deta mengungkapkan bahwa, sebagaian besar  mahasiswa FPP tahu-menahu mengenai event ini, terlebih karena Pembatu Dekan III FPP, sering mensosialisasikannya pada beberapa kesempatan. Senada dengan Deta, Nurul Aini Fadilah juga mengungkapkan bahwa sudah banyak rekan-rekan di fakultasnya yang mengetahui perihal tersebut. “Sudah banyak yang tahu sih, tapi sosialisasinya memang kurang”, papar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang tahun ini PKMnya turut didanai Dikti. 

Kurang tersebarnya informasi mengenai Pimnas, ditepis oleh Drs. Warsito, SU selaku Pembantu Rektor III, “sudah itu, sudah ada di koran, sudah dimasukkan web”. Warsito juga optimis  bahwa jika waktu pelaksanaan Pimnas sudah dekat, nantinya para mahasiswa akan tahu dengan sendirinya, “ya nanti kan ada spanduk, tau sendiri lah nanti”. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh  Mujid F. Aminselaku Pembantu Dekan III FIB, gaung Pimnas kurang terdengar karena memang waktu pelaksanaannya yang masih lama. “ya, karena masih agak jauh, kan masih Agustus-September jadi ya belum ada sosialisasi. Kan itu tugasnya universitas nanti” jelasnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan Bambang Sulistiyanto yang merupakan ketua pelaksana Pimnas ke-27. Bambang sepakat bahwa informasi ini sudah tersebar luas di berbagai media. ketidaktahuan mahasiswa ini dikarenakan kurangnya sensitivitas mahasiswa terhadap kampusnya sendiri. “Pimnas itu sudah berkali-kali muncul di internet, website. Ini jarang di lihat kenapa? Merasa tidak butuh, sementara mereka yang memang butuh, atau sensitif pasti tanya.” Namun, lelaki yang juga merupakan Pembantu Dekan III FPP ini juga tidak menampik bahwa ketidakpekaan mahasiswa disebabkan pula karena akses ke website Undip bisa dibilang lamban. Hal itu lah yang menjadi alasan mahasiswa malas mengakses informasi terkait Undip. Untuk mengatasi hal itu pun pihak panitia Pimnas juga telah membuat official website sendiri dengan alamat http://pimnas27.undip.ac.id/.

Kurang pekanya beberapa mahasiswa Undip terhadap kegiatan Pimnas ini juga nampak pada ajang desain maskot yang diadakan oleh Undip. Mengenai lomba desain maskot yang saat ini sedang dicanangkan, Bambang merasa kecewa karena sejauh ini (17/3) lebih banyak peserta luar Undip yang berpartisipasi daripada mahasiswa Undip sendiri. Menurutnya kebanyakan mahasiswa Undip saat ini kurang peka dalam menyikapi berbagai hal di sekitar mereka. Beliau juga mengkritik bahwa mahasiswa sekarang lebih suka menjalani gaya hidup dalam keglamoran ala selebriti. Namun setelah diklarifikasi, lomba maskot diikuti oleh 66 peserta, 42 peserta berasal dari Undip dan 24 peserta umum (24/3).

Lelaki berkacamata ini menambahkan bahwa pihak Undip akan mensosialisasikan acara ini lebih lanjut melalui Liasion Organizer (LO).  LO  diambil dari mahasiswa yang mempunyai komitmen untuk turut serta membantu terselenggaranya Pimnas. Pendaftaran LO ini pun akan segera dibuka dan diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa Undip yang lolos seleksi. Tentunya LO ini harus paham betul seluk beluk Pimnas, Undip dan Semarang secara umum. Karena LO ini lah yang nantinya yang bertugas sebagai panitia dan menmpublikasikan kegiatan serta memandu para peserta agar nyaman dengan kegiatan Pimnas.

Persiapan Undip
Bicara tentang Pimnas, sebenarnya Pimnas merupakan puncak dari ajang kompetisi karya ilmiah mahasiswa berskala nasional yang diselenggarakan di perguruan tinggi pilihan Ditjen Dikti. Proses terpilihnya Universitas Diponegoro sebagai tuan rumah Pimnas dijelaskan oleh Warsito, “Yang mencalonkan diri membuat proposal, terus fasilitas yang ada, fasilitas ya termasuk ruang kuliah, terus tempat untuk pembukaan, terus panitianya, pendanaan, transpostasi dan lain sebagainya”.

Kesiapan Undip tersebut tidak menjadi alasan tunggal mengapa Undip dipilih menjadi tuan rumah tahun ini, menurut Warsito ada poin lain yang menjadikan Undip terpilih, “dipandang layak to, dari berbagai sudut pandang, yang menentukan kan dari Dikti, setelah dia  datang ke Undip, datang ke UPI kan terus sidang di Dikti sana, mereka berdiskusi terus Undip dipilih. Mesti ada kriteria sendiri dari Dikti sana, kita nggak ngerti.”

Dalam hal persiapan Undip menjadi tuan rumah, menurut Warsito bisa dikatakan sudah sangat siap. Saat kami mengorek informasi darinya, kami mendapat info bahwa ruang yang digunakan untuk untuk menampung 3500 peserta nantinya akan ditempatkan di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis , Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Gedung Prof.Soedharto, dan indoor stadium. Beliau juga mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya nanti Undip akan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Gubernur, Walikota, Akademi Kepolisian (Akpol),  PTN dan PTS di Semarang. Dukungan ini ada dalam berbagai bentuk, salah satunya acara pembukaan akan dimeriahkan oleh marching band dari Akpol.

Dalam hal akomodasi, Warsito menyampaikan bahwa dananya nanti diperoleh dari dikti dan undip. Dana Rp 8 Miliar dari Dikti nanti digunakan untuk berbagai macam hal seperti transportasi dan akomodasi. Dari terlaksananya Pimnas nanti, PR III Undip berharap bahwa Undip akan sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam Pimnas. Namun tidak ada target untuk meraih posisi tertentu nantinya, yang penting berusaha semaksimal mungkin untuk lolos. Harapannya semua mahasiswa Undip dapat melihat pameran yang digelar nanti.

Untuk saat ini Undip sedang membuat desain maskot Pimnas yang spanduknya sudah tergelar di perempatan Teknik Sipil-Peternakan. Persiapan lain yang sedang dilaksanakan adalah rapat persiapan pembentukan panitia, pengisi acara dan proses perekrutan LO.  Bambang menghimbau agar mahasiswa Undip yang tidak masuk ke dalam ajang Pimnas untuk turut mensosialisasikan dan ikut berpartisipasi dalam memeriahkan ajang Pimnas ke-27 ini. ***




Baca Selengkapnya......

Hijrah, Bukan Tanpa Sebab dan Dampak


Oleh : Fakhrun Nisa
Reporter : Indah Zumrotun, Faras Alda H.




Selasa (18/03) sore, kampus FIB Undip Tembalang masih menggeliat oleh aktivitas penghuninya. Terlihat sekumpulan mahasiswa keluar dari sebuah ruangan bertuliskan “Sekretariat BEM FIB”, berbondong meninggalkan ruangan. Di balkon lantai tiga gedung A, segerombolan mahasiswa juga masih terlihat melingkar meski petang sudah mulai menyapa. Sementara di luar, di crop circle lebih tepatnya, beberapa mahasiswa masih berteriak lantang, namun  kemudian teriakan itu  terdengar semakin redup kala panggilan Tuhan mulai menggema.

Kampus memang menjadi sebuah tempat yang sangat vital bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatannya, entah itu perkuliahan, mengerjakan tugas atau pun aktivitas di luar urusan akademik, kegiatan Lembaga Kegiatan mahasiswa (LKM) misalnya. Kampus yang sering terlihat ramai dan sesak, teriakan lantang para mahasiswa yang sedang berlatih teater, serta hiruk pikuk di dalam kampus, mungkin sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan bagi mahasiswa program studi D3. Pasalnya, berita hijrahnya D3 ke kampus Pleburan sudah nyata adanya. Bahkan beberapa perkuliahan sudah dijalankan di kampus bawah pada awal semester genap ini. Mata kuliah tersebut adalah Socukkyu, Kaiwa, dan Moiji milik D3 Bahasa Jepang semester 6 yang diajarkan dari Selasa pagi hingga sore di kampus Pleburan.

Kabar kepindahan pun sudah banyak diketahui oleh mahasiswa D3 sendiri melalui dosen. Dalam memutuskan kebijakan untuk pindah, tentunya hal ini sudah matang-matang dipikirkan oleh pihak yang berwenang, termasuk juga dampaknya. Kepindahan ini bukannya tanpa hal positif. Pengaktifan kembali kampus FIB Pleburan yang beberapa tahun terakhir ini ‘mati’ dan akan dibukanya program studi baru yakni S1 Antropologi menjadi beberapa alasan utama kepindahan ini. Kampus FIB Tembalang yang dirasa semakin sesak, karena banyaknya jumlah mahasiswa tidak sebandiing dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

Hal ini tentu dikeluhkan oleh banyak pihak, terutama mahasiswa. Oleh karenanya, kebijakan untuk memindahkan D3 ke kampus Pleburan ditetapkan. Namun, bukan tanpa penolakan juga, beberapa mahasiswa D3 mengaku keberatan bila mereka harus dipindahkan ke bawah. Windy Arumsari, yang merupakan mahasiswa D3 Bahasa Inggris semester empat yang juga menjabat sebagai staf Kementrian Medkominfo (Media Komunikasi Informasi) BEM FIB menuturkan bahwa dia dan sebagian besar teman-temannya merasa keberatan bila harus pindah ke kampus bawah. Dia berpendapat bahwa mahasiswa baik S1 maupun D3 sudah melaksanakan perkuliahan bersama di kampus Tembalang dan juga membayar biaya pendidikan, dia merasa bahwa mahasiswa D3 seharusnya juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa S1. Lebih lanjut Windy menuturkan, untuk kegiatannya sendiri di BEM FIB akan sedikit terhambat dengan kepindahan kuliahnya tersebut. “Ya bakalan sulit banget lah, apa, kalau misalkan ada acara atau rapat. Misal kita habis dari kuliah di bawah terus habis itu ada jadwal lagi ke atas ya muter-muter. Tapi ya nggak tahu juga bisa ngikutin ininya juga apa nggak.”, tuturnya. Hal senada juga diungkapkan Endang, teman Windy yang juga tergabung dalam Riset Club FIB dan masih terdaftar sebagai magang UKM Teater Emper Kampus (Emka). Endang menambahkan bahwa kepindahan D3 ke kampus Pleburan nanti dirasa akan menganggu jam mata kuliah, mengingat program studinya yang D3 bahasa Inggris, dan hampir di seluruh fakultas ada mata kuliah bahasa Inggris, hal ini akan membuat dosen terus mobile di jalan sehingga memakan waktu dan tenaga lebih banyak.

Berbeda pendapat dengan Windy dan Endang, Abdullah mahasiswa D3 Bahasa Inggris semester dua ini menganggap santai dan senang-senang saja bila benar perkuliahan akan dipindah ke kampus Pleburan. Seperti yang diungkapkan olehnya, Positifnya kalau misalnya dari segi kampus emang lebih adem, terus kedua lebih nyaman. Pengaruhnya, karena saya nggak ikut organisasi ya nggak ada yang berubah, paling cuman waktu berangkatnya aja yang lebih cepet aja.”

Berbeda pendapat dalam menyikapi sebuah kebijakan memang merupakan suatu hal yang wajar. Dampak kepindahan itu juga akan terasa di tubuh LKM yang di dalamnya terdapat anggota mahasiswa D3, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB, Keluarga Humaniora Islam Madani (Kharisma), Wadah Musik Sastra (WMS), dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK). Beberapa LKM tersebut mengakui bahwa meskipun jumlah anggota yang mahasiswa D3 tidak terlalu banyak, namun tetap saja ini akan mempengaruhi kuantitas apabila nantinya anggotanya tersebut tidak lagi aktif di LKM tersebut. Enggar Bagus Listdiar, mas’ul (ketua) Kharisma mengatakan bahwa meskipun jumlah mahasiswa D3 dalam kepengurusan Kharisma tidak terlalu banyak, tidak lebih dari sepuluh orang, namun kepindahan D3 ini mungkin dinilai bisa menimbulkan keterbatasan anggota yang D3 dalam mengikuti kegiatan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kuantitas meskipun tidak signifikan. Hal ini juga disepakati oleh  Sandra, ketua PMK, “Ya pasti kalau namanya berdampak ya pasti berdampak kan, empat orang juga bisa mengurangi kuntitas, maksudnya jumlah kita gitu kan. Yang pasti berdampak”, ujarnya.

Lebih lanjut para ketua LKM tersebut menuturkan bahwa belum ada langkah-langkah jauh untuk menyiasati keaktifan anggota mereka yang nantinya akan dipindah ke bawah. Belum ada keluhan dari anggota masing-masing dan kepindahan tersebut  terhitung masih beberapa bulan lagi membuat para ketua LKM belum memikirkan dan merapatkan barisan untuk mengambil sikap dan kebijakan.

Dinar Fitra Maghisza selaku presiden BEM FIB mengungkapkan, “Kepindahan D3 ini dikarenakan akan terbit saudara muda baru S1 yakni jurusan Antropologi nanti akan ada disini (di Kampus Tembalang, Red.) Ya, aku harap, atas nama organisasi ada semacam kesinambunganlah antara HM-HMPSD3 yang ada di bawah semacam itu. Mungkin nanti sekretariatnya yang disini masih dibagi dengan S1. Ya aku harap nanti ada perwakilanlah dari D3 yang ada di bawah supaya sinergis. Kan nggak mau kan nanti muncul diskriminasi dari D3 terhadap S1 yang ada di sini.Untuk BEM FIB sendiri, Dinar berencana membuat perwakilan dari BEM FIB dalam bentuk Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma). Dalam Adkesma tersebut, Dinar berharap ada perwakilan dari D3 untuk mengadvokasi sehingga ketika suatu saat akan ada acara yang diselenggarakan di kampus Pleburan bisa dikerjakan secara bersama.

Selain kuantitas jumlah anggota dalam LKM, keaktifan Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 (HMPSD3) juga menjadi perhatian. Selama ini ruang sekretariat HMPSD3 masih bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) S1. Bila D3 benar dipindah ke bawah, maka ada kemungkinan mereka akan mendapatkan ruang sekretariat sendiri. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Afni, yang hingga berita ini diturunkan masih menjabat sebagai Ketua HMSD3 Bahasa jepang. “Kalau di sini kita barengan dengan S1, bercampur baur jadi satu di sini. Kami harus membagi dua. Kalau dipindah ke bawah  itu, positifnya kita dapet ruangan sendiri, jadi bisa leluasa, rapat kapan aja, mau apa aja, menggunakan sekre kapan aja itu hak mutlak kami gitu”, tuturnya. Untuk urusan penyediaan ruangan bagi HMPSD3 di kampus Pleburan, Mujid Farihul Amin sendiri belum bisa memberikan klarifikasi. Beliau berkata, “Ya itu nanti perlu saya konfirmasi. Kemarin kan konsentrasinya baru memindahkan kuliah, sama ruang untuk pengelola. Sisanya kan banyak ruang juga itu, tata usaha, pengelola kemudian ada beberapa ruangan juga yang bisa dimanfaatkan untuk HM-HM itu. Kan paling hanya butuh empat , empat itu ya untuk HM itu ya. Kalau pun tidak empat ya dua, satu berdua kan bisa. Ruangnya besar-besar itu ya.”

Peni Saptara, ketua HMJ Ilmu Perpustakaan yang baru demisioner juga menyatakan hal yang sama. “D3 udah mau pindah gitu dan pasti kan HM-nya pindah, anak-anaknya pindah, pasti kan kayaknya sekrenya juga bakalan pindah juga gitu kan. Kalau misalnya gitu ya kita nggak muna juga, maksudnya ya kita dapat ruangan satu gitu kan berarti kan udah enak. masalah kunci, masalah jadwal, masalah jadwal bersih-bersih gitu kan kita nggak ngurusin lagi. Jadi kalau misal dipindah, ya itu pasti lebih enak di kita gitu kan karena sekrenya udah milik kita sendiri”, jelasnya.

Baca Selengkapnya......

Senin, Maret 31, 2014

SAYAMBARA TEKA TEKI SILANG HAYAMWURUK FIB UNDIP



IKUTI SAYEMBARA TEKA TEKI SILANG HAYAMWURUK EDISI KHUSUS. TERBUKA UNTUK SELURUH MAHASISWA FIB UNDIP. DAPATKAN HADIAH PULSA UNTUK DUA ORANG PEMENANG YANG BERUNTUNG @ Rp 20.000,- 
Mendatar :
1.Ilmu yang mempelajari seluk beluk naskah
6. Ke (Inggris)
7. Lembaga Pers Mahasiswa Undip yang berulang tahun 16 Maret lalu
8. Jabatan Agus Maladi Irianto di FIB
9. Ukuran huruf dari alat cetak yang besarnya 1/6 inci
10. Sayembara dengan hadiah bagi pemenang terbaik atau yang unggul
13. Nama depan tokoh kontroversial dalam buku “33 Tokoh Sastra Berpengaruh”
15. Jemaat atau kumpulan orang yang sepaham
16. Kandang kuda
17. Jika (Inggris)

Menurun :
1. Karcis
2. Perangkat atau perlengkapan
untuk keperluan khusus
3. Lepas; longgar
4. Artropoda
5. Iwak ……. (lagu)
7. Lawan kata mati
9. Pembunuhan besar-besara thd suatu bangsa
11. Organisasi mahasiswa
12. Rima (persesuaian bunyi)
13. Dua
14. Pekikan atau sorakan untuk memberi semangat kepada regunya yang bertanding

Syarat dan ketentuan :
1. Lomba TTS ini terbuka bagi seluruh mahasiswa FIB (Tidak berlaku bagi
pengelola & alumni Hayamwuruk).
2. Jawaban ditulis pada selembar kertas dengan mencantumkan identitas
dan nomor handphone yang dapat dihubungi beserta satu lembar
fotokopi KTM.
3. Kirimkan jawaban langsung ke kantor redaksi (dapat dimasukkan ke kotak surat) paling lambat 13 April 2014.
4. 2 pemenang yang beruntung akan mendapatkan pulsa @ Rp20.000,-
5. Pemenang akan diumumkan pada 16 April 2014 di Dinding Refleksi

Baca Selengkapnya......

Jumat, Maret 28, 2014

Di Balik DO



Oleh : Suci Rahayu
Reporter : Annisa Intan P., Hendra Friana


Drop Out (DO), istilah itu seolah menjadi mimpi buruk bagi semua mahasiswa. Terlebih lagi bagi mahasiswa semester akhir yang Satuan Kredit Semester (SKS) atau Indeks Prestatif Kumulatif (IPK)-nya belum mencapai syarat yang ditetapkan universitas. Mahasiswa yang skripsinya terhambat oleh banyak faktor juga mengalami kekhawatiran akan kena DO dari universitas yang selama ini menjadi tempat studinya. Namun, apa benar kekhawatiran akan status DO hanya dimiliki mahasiswa?

Kenyataannya, pihak universitas melalui fakultas tidak lepas tangan begitu saja menangani mahasiswa rawan DO. Mereka pun gencar melakukan upaya pencegahan untuk tidak memberhentikan mahasiswanya. Hal ini tak lain karena jumlah siswa DO sangat berpengaruh pada akreditasi  jurusan. Akreditasi suatu jurusan, seperti yang kita ketahui sangat berimplikasi dengan nama baik jurusan. Tak heran jika setiap fakultas memberi perintah tegas pada setiap jurusan untuk mengambil tindakan pencegahan mahasiswa DO.
Upaya penanggulangan DO termanjur dinyatakan oleh Dewi Yuliati selaku Pembantu Dekan  I FIB adalah melalui peran dosen wali. Seorang dosen wali berperan  mengawasi perkembangan mahasiswa yang menjadi perwaliannya. Ditemui di sela-sela kesibukan, Dewi menuturkan bagaimana seorang dosen wali seharusnya berperan dalam pengawasan sebagai bentuk penanggulangan DO. “Dosen wali mengawasi Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswanya, berhak untuk tidak menyetujui KRS mahasiswa yang nilainya banyak yang D. Pihak jurusan juga melakukan evaluasi mahasiswa pada semester 3, 5, dan 7, mahasiswa dengan IPK dibawah 2,5 akan dipanggil untuk  evaluasi lebih lanjut.”, tuturnya siang itu dengan sedikit terburu-buru.

Menurut Dewi, evaluasi semacam itu juga dilakukan untuk membantu mahasiswa, karena DO tidak hanya berpengaruh pada akreditasi namun juga menyulitkan masa depan mahasiswa. Mahasiswa dengan banyak nilai D akan sulit mencapai IPK lebih dari 2,5. “IPK dibawah 2,5 itu sudah sangat sulit untuk mencari kerja. Mahasiswa rawan DO seperti itu biasanya disarankan untuk mengundurkan diri saja daripada di-DO.”, tambahnya.

Wanita yang biasa tampil dengan baju batik tersebut menyarankan mahasiswa yang rawan DO untuk mengundurkan diri. Dengan mengambil langkah untuk mengundurkan diri, mahasiswa tersebut masih bisa mendaftarkan dirinya di universitas swasta tanpa mengulang dari semester satu, melainkan melanjutkan semester yang belum berhasil diselesaikannya di universitas sebelumnya, lalu mahasiswa tersebut akan lulus dengan almamater universitas terakhirnya.

Melalui cara tersebut, kedua pihak seolah sama-sama diuntungkan. Nama baik fakultas tetap terjaga karena tidak menambah angka mahasiswa DO, dan untuk mahasiswa itu sendiri tidak menyia-nyiakan nilai yang selama ini ia dapat. Namun, Dewi menjelaskan bahwa langkah seperti ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang tidak membayar SPP selama tiga semester berturut-turut. Mahasiswa tersebut akan di DO walaupun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Berniat mengonfirmasi apa yang dipaparkan Dewi, Tim Hayamwuruk mewawancarai pihak jurusan dengan mengambil beberapa sampel yaitu: S1 Sastra Inggris, S1 Sastra Indonesia dan S1 Ilmu Sejarah. S1 Sastra Inggris menjadi salah satu sampel karena merupakan satu-satunya jurusan yang menyediakan pilihan program non-skripsi.

Tim Hayamwuruk berhasil mewawancarai Sukarni Suryaningsih selaku Ketua Jurusan S1 Sastra Inggris Reguler 1 untuk mencari informasi lebih lanjut. Darinya, diketahui bahwa jalur non-skripsi dibuka pada tahun 2006 dalam rapat jurusan waktu itu. Keputusan rapat jurusan untuk membuka jalur non-skripsi berangkat dari usulan untuk menyediakan pilihan bagi mahasiswa, Dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang mengambil jalur non-skripsi diharapkan mampu menjaga kualitas mahasiswa. Wanita yang kerap disapa Yaning ini  menampik pernyataan bahwa jalur non-skripsi ada untuk mempermudah mahasiswa lulus dan mengurangi angka DO. “Jangan salah, dulu memang Tugas Akhir (non-skripsi) dianggap lebih mudah dibandingkan skripsi, namun mulai tahun 2014 jalur non-skripsi tidak hanya harus mengambil tiga mata kuliah tambahan dan membuat Tugas Akhir tapi juga kita menyediakan dua penguji untuk menguji tugas akhir mereka.”, jawabnya bersemangat. “Tugas akhir bisa saja lebih lama dari skripsi, karena mata kuliah tambahan yang diambil bisa saja tidak lulus dan terpaksa harus mengulang, belum lagi harus membuat tugas akhir yang nantinya akan diuji seperti layaknya skripsi untuk mengetahui kompetensi mahasiswa. Itu hanya masalah pilihan.”

Mengenai angka DO di jurusan yang dipimpinnya, ia mengaku belum pernah memiliki pengalaman memberhentikan mahasiswa karena alasan serupa dengan yang dikemukakan Dewi, yakni: lebih baik mengundurkan diri. Sedangkan untuk mahasiswa jalur skripsi, upaya penanggulangan DO yang diberikan biasanya melalui dosen pembimbing. Kita tentu tahu bahwa hambatan skripsi bisa datang dari banyak faktor, salah satunya adalah dosen pembimbing yang sulit ditemui. Bertolak dari pemikiran ini, pihak S1 Sastra Inggris melakukan upaya seperti mencarikan dosen pembimbing yang mudah ditemui untuk mahasiswa skripsi rawan DO.

Tak jauh berbeda dengan penjelasan Kajur S1 Sastra Inggris regular 1, Suharyo, Kajur S1 Sastra Indonesia juga menjelaskan bahwa pihak jurusan Sastra Indonesia akan mengambil tindakan pencegahan DO terlebih dahulu sebelum menjatuhkan status DO pada mahasiswa. Mahasiswa atau kalau perlu orang tua mahasiswa akan diberitahu bahwa dia berstatus rawan DO. Pihak jurusan dan mahasiswa akan mencari penyebab dan solusinya jika memang pihak mahasiswa berhasil dihubungi. Meskipun begitu, lelaki yang juga mengajar mata kuliah Microteaching ini menyatakan bahwa pihak jurusan tidak memberi bantuan seperti tambahan waktu. “Bantuan yang diberikan lebih kepada upaya pembinaan.”, tuturnya.

Suharyo menyangkal bahwa bantuan tersebut adalah strategi untuk mengurangi angka mahasiswa DO, dirinya lebih mengatakan hal itu sebagai bentuk tanggung jawab jurusan kepada mahasiswanya. Oleh karena itu lelaki berkumis ini selalu menghimbau untuk para dosen wali agar berperan mengawasi perkembangan mahasiswa.

Sistem DO Zaman  Dahulu dan Sekarang
Zaman dulu, kabarnya masa belajar maksimal mahasiswa tak sependek sekarang. Sekarang ini universitas hanya memberikan kesempatan hingga selambat-lambatnya tujuh tahun atau 14 Semester. Perbedaan ini dikemukakan oleh Haryono Rinardi, sekretaris jurusan S1 Ilmu Sejarah, sebagai masa belajar yang kurang panjang.

Bukan rahasia umum lagi bahwa mahasiswa S1 Ilmu Sejarah dikenal sebagai calon mahasiswa yang lulus lama lantaran skripsi mereka harus bergulat dengan penelitian lapangan dan daftar pustaka yang tidak mudah untuk didapatkan. Hal ini juga yang mungkin mendasari pendapat Haryono mengenai terlalu terbatasnya masa belajar maksimal mahasiswa. “Usia kuliah tujuh tahun, 14 semester, menurut saya harusnya lebih.”, celetuknya.

Mengaitkan usia kuliah dengan akreditasi sebuah jurusan, Haryono memaparkan sisi negatif dari hal tersebut. “Itu tergantung pilihan, mau sistem cetak banyak sarjana, bukan kualitas, atau yang lulus lama tapi berkompeten”. Menurutnya, adanya akreditasi hanya berujung pada usaha menjaga citra fakultas. Dalam hal itu, mahasiswa hanya akan diposisikan sebagai objek, yang dilakukan hanyalah kejar angka dan jurusan akan terjebak pada pemeringkatan saja. “Nanti akreditasinya A, mahasiswanya banyak yang lulus cepat tapi biasa saja, ada yang akreditasi B tapi lulusannya bagus meskipun lama”. Tambahnya.

Berbeda dengan Haryono, Suharyo Kajur S1 Sastra Indonesia tidak terlalu setuju dengan usia kuliah zaman dulu. Dirinya mengungkapkan pendapatnya baik dari sisi negatif maupun positif. “Memang zaman dulu tidak ada sistem DO yang cepat seperti sekarang, jadi itu bisa memberi peluang mahasiswa lebih matang karena tidak kejar waktu dan nilai, tapi di sisi lain itu dapat merugikan negara”

  


Baca Selengkapnya......