Senin, April 21, 2014

Masih Belajar




Oleh: Iqbal Firmansyah



Pada pukul 08.00, Ketua Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara membacakan seperangkat petunjuk tata cara pemungutan suara. Ada juga daftar calon yang ditempel di dinding bilik pemungutan sebagai petunjuk informasi. Lokasi dan perlengkapan pemungutan suara kemudian diperiksa oleh panitia dan surat panggilan disampaikan kepada para pemilih. Tak lupa ketua panitia menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong. Bagian luar kartu-kartu suara diperiksa dan dipastikan tidak ada yang ditandai, kemudian kotak suara dikunci. Dua orang panitia yang duduk di depan pintu masuk bertugas memeriksa daftar nama-nama pemilih. Pemilih yang tidak membawa surat panggilan, diharuskan menunjukkan tanda pengenal. Mereka diminta menandatangani lembar pendaftaran dan membubuhkan cap jempol.
Kurang lebih seperti itulah suasana pada hari pemungutan suara di Indonesia. Tak terkecuali di pulau-pulau yang jarang penduduk. Pemilih dari desa-desa terpencil harus berjalan beberapa kilometer untuk mencapai lokasi tempat pemungutan suara. Ada pula yang harus berlayar hingga ke pulau tetangga.
Tanggal 29 September 1955, lebih dari 43 juta rakyat Indonesia terdaftar sebagai pemilih. Mereka berkumpul di tempat pemungutan suara tingkat desa untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap partai/organisasi berlomba memperebutkan kursi parlemen. Partai-partai dan organisasi-organisasi politik bermunculan. Mereka tampil dengan membawa ideologi masing-masing. “Dunia akan segera mengetahui perimbangan kekuatan muslim, nasionalis dan komunis di antara delapan puluh juta penduduk negeri majemuk yang unik ini.” Tulis Boyd R. Compton dalam Kemelut Demokrasi Liberal.
Tahun 1955, pemilu untuk kali pertama digelar di Indonesia. Sebanyak 29 partai menjadi peserta. Mereka bertarung memperebutkan suara pemilih. Hak suara diberikan kepada warga negara Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah. Partai Masyumilah yang mengusulkan agar penduduk yang sudah menikah diikutsertakan sebagai pemilih. Sebelumnya pemerintah mengusulkan hanya penduduk Indonesia yang telah berusia 18 tahun saja. Akan tetapi usulan dari Partai Masyumi diterima, sehingga penduduk Indonesia yang sudah menikah, terlepas dari usia mereka, boleh ikut memilih. Hal ini dinilai menguntungakan Masyumi, karena pernikahan di bawah usia 18 tahun merupakan hal yang lumrah. Terutama terjadi di desa-desa yang menjadi basis kekuatan partai berlambang bulan sabit dan bintang itu.
Pemungutan suara biasanya diselenggarakan di gedung-gedung umum atau tempat-tempat tertentu seperti sekolah, bangunan dari bambu, di tempat-tempat khusus yang sengaja didirikan bangunan sederhana, atau di rumah tokoh-tokoh desa. Menurut Herbert Feith, dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, rata-rata terdapat dua sampai tiga tempat pemungutan suara dalam satu desa. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara beranggotakan lima sampai sebelas orang, yang terdiri dari perwakilan partai-partai. Mereka dicalonkan dan dilatih oleh panitia Pemungutan Suara Kecamatan, untuk menjalankan tugas pemungutan suara. “Di tempat pemungutan suara, hampir di setiap daerah, sekurang-kurangnya dua dari para anggota Panitia Pemungutan Suara bisa baca-tulis.” Tulis Feith
Suara diberikan di dalam ruangan tertutup, kemudian pemilih diberi kertas suara yang telah dilipat dan ditandatangani oleh ketua dan dua anggota panitia. Lalu ia pergi sendirian ke dalam salah satu bilik yang terpisah. Di dalam bilik, menurut Compton, pemilih akan melihat daftar lengkap semua simbol pemilu dan semua simbol calon-calon yang bertarung pada setiap organisasi atau partai. Ada dua cara untuk melakukan pemilihan, yang pertama yaitu dengan cara melubangi gambar simbol. Alat pelubang biasanya berupa pensil yang telah disediakan oleh panitia. Sedangkan cara kedua dengan menuliskan nama dan nomor kandidat pada bagian bawah tanda gambar.
Terdapat kejadian-kejadian unik pada saat pemungutan suara berlangsung. Di sejumlah daerah, beberapa pemilih tampak canggung saat melakukan pencoblosan. Hal ini terjadi mengingat belum ada pengalaman pemilu dan sebagian besar di antara pemilih masih belum bisa baca tulis. Feith mengisahkan suasana yang terjadi di tempat pemungutan suara. Saat itu pemilih memasuki bilik suara. Ia tampak bingung dan malu lantaran tidak bisa melipat kertas suara dengan baik. Sebagian ada yang melubangi tanda gambar daftar calon bukan pada surat suara, tetapi pada daftar yang ditempelkan di dinding bilik pemungutan. Penonton berteriak-teriak memberi petunjuk bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Anak-anak yang turut hadir, ikut-ikutan mengajari dengan berteriak-teriak gembira, meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada juga perempuan hamil tua yang hadir, termasuk pemilih lanjut usia yang sedang sakit, bahkan ada yang melaihirkan di tempat pemungutan suara.
Sementara Compton mencatat kebingungan seorang gadis muda yang sedang ikut pemilihan. Ia keluar dari bilik suara, tampak mencolok dengan mengenakan baju ungu dan sarung batik. Ia tampak bingung saat hendak menuju kotak suara. Orang-orang menyoraki dan berteriak, “Salah! Salah! Keliru!”. Surat suara sudah dilipat. Simbol-simbol kelihatan dari kertas suaranya. Lalu seorang panitia menyuruh gadis itu kembali ke bilik suara dan memperbaiki lipatannya. Beberapa saat kemudian, ia keluar. “Salah! Salah!” sahut penonton. Ia kembali melakukan kesalahan. Kali ini ia benar-benar bingung. Seorang panitia melangkah mendekatinya, namun dicegah oleh ketua panitia. Jika ia tidak dapat melipat dengan benar, suaranya akan batal. Akhirnya ia berhasil melipat dan bergegas meninggalkan tempat pemungutan suara.
Ada pula seorang nenek-nenek yang sigap masuk ke sebuah kamar pemungutan suara. Kemudian ia membuka dan membolak-balik kertas suara. Gerakannya dapat dilihat oleh pemilih lain bahwa tangannya gemetar. Ia mencoblos dan melipat. Dari posisi surat suaranya, ia terlihat melubangi gembar palu arit. Ia berjalan sedikit, lalu mencemplungkan ke kotak suara. Wajahnya berkerut lantaran tertawa terkekeh-kekeh.
Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 1955 sangat menarik bagi suatu proses percobaan demokrasi. Kala itu, Indonesia memasuki tahun keenam, pasca penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda. Kabinet Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tepat waktu, yaitu pada 29 September dan 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan anggota Konstituante. PNI, Masyumi, NU, dan PKI secara berturut-turut berhasil menduduki posisis empat besar perolehan suara.
Sebuah pertaruhan telah dilakukan oleh bangsa yang baru memperoleh kedaulatan. Keberanian menyelenggarakan pemilu secara langsung, ditengah sebagian masyarakat yang masih buta huruf. Seperti yang diungkapkan oleh Irene Tinker dan Mil Walker, dikutip Feith, “Indonesia berani mempertaruhkan seluruh proses pemilihan umum pada kecakapan penduduk desa yang buta huruf dan... [sic!] taruhan itu dimenangkannya.”
Setelah 68 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, hal-hal unik saat pemilu, terutama pada saat pemungutan suara masih bisa ditemui. Di sejumlah daerah terdapat kejadian mulai dari saling mengintip antar pemilih di bilik suara, hingga kebingungan seorang pemilih pemula saat melihat banyaknya calon angota legislatif yang tertera di tempat pemungutan suara.
Seperti yang dilansir oleh kompas.com pada 9 April 2014, di TPS 11 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Polewali Mandar, Sulawesi Barat, para pemilih bisa saling mengintip, diskusi, hingga saling memelototi surat suara pemilih lain. Hal ini disebabkan jarak bilik suara yang berdekatan. Dari arah belakang dan depan bilik suara tampak pula dua pria yang ikut meramaikan

diskusi dan bisik-bisik di bilik suara. Tak jelas apa yang dibicarakan. Salah seorang pemilih mengeluh, "Seharusnya petugas TPS tidak memperkenankan siapa pun selain pemilih berada di sekitar bilik suara karena bisa memengaruhi integritas pemilih di bilik suara.”
Sementara di TPS 011 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Tari (19), seorang pemilih pemula mengaku, caleg pilihannya berdasarkan rekomendasi dari orangtua. Alasannya, terlalu banyak jumlah caleg membuatnya bingung.  "Calegnya banyak banget. Jadi enggak tahu pilih mana. Tanya-tanya aja sama orangtua," kata Tari.
Masih di TPS yang sama, pemilih pemula lain, Iman (17) terpaku di depan poster yang berisikan nama-nama calon anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Di sampingnya berdiri sang ayah, yang sesekali memberikan rekomendasi pilihan caleg. "Ini kenal kan? Atau yang ini aja?" ujar sang ayah. Iman sama sekali tidak memiliki bayangan siapa calon yang akan menjadi pilihannya. "Saya belum tahu. Enggak pernah lihat kampanye juga. Kan sekolah.", papar Iman.
Pemilihan legislatif 2014 baru saja berlalu dengan segala dinamika dan cerita. Setiap pemilu tiba, harapan akan Indonesia yang lebih baik selalu mengemuka. Pengalaman pelaksanaan pemilu sejak tahun 1955, semestinya dapat menjadi pelajaran bagi pemilu-pemilu berikutnya. Kesalahan-kesalahan yang masih jamak dijumpai, tidak perlu terjadi. Mekanisme yang berubah-ubah menjadi salah satu hambatan terwujudnya pemilu yang ajek. Nampaknya demokrasi Indonesia masih akan terus belajar, sampai menemukan bentuk terbaik, sesuai kepribadian bangsa.***

Daftar Pustaka:

Compton, Boyd R. 1992. Kemelut Demokrasi Liberal. Jakarta: LP3ES
Feith, Herbert. 1999. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Junaedi. 2014. Di TPS Ini, Pemilih Bisa Saling Mengintip dan Bisik-bisik. kompas.com  diunduh tanggal 16 April 2014.
Movanita, Ambaranie N.K. 2014. Bingung Pilih Siapa, Pemilih Muda “Ngikut” Orangtua. kompas.com. diunduh tanggal 16 April 2014.


Baca Selengkapnya......

Jumat, April 18, 2014

The Fraud of Legislative Election


By : Diah Wahyu Asih

This year, Indonesia is facing two kinds of election, the first one is the legislative election and another one is the president election. However, the legislative election that has already done in April 9th of 2014 was not entirely honest in practice. Based on the information that I’ve got from TV, internet, and my friends there are many legislative candidates who buy the people voting right. The bad thing is that the people were working together with open hands receiving money from the legislative candidates. In contrast, when the election committee tried to set things right, the people were striking them down. So while this democracy country is trying to lick wounds, there are dishonesty attitude occurred like buying people voting right, accepting conscience money, and striking the committee down.
dok. Inet
As we know that nowadays many legislative candidates are willing to do anything to get their voting in high position. Most of them shared money to people in order to get stalwart for their party and themselves. They are not only sharing money, but also giving facilities for citizens, building field-path, and giving consumption. I also heard information that some of them built facility for certain citizens in half, but if the candidates lose then the facility development are stopped. Many of the legislative candidates are disposed to go the pace, that’s why it would be no wonder that the lose candidate run like mad.
High value only can be gotten if there is cooperation between two sides, in this case both legislative candidates and people are working together. People who have a voting right are having a great role to success the candidate. The bad thing is that in Indonesia there are a lot of people that easy to be grafted. This may be caused by the poor people was happy to get the money, or just because they feel reluctant not to choose the candidate that have paid them. It means that the election was not occurred based on honesty of the elector. In fact, if we choose the dishonest candidates, then we will have the bad representative person who may be a corruptor.
However, there are still some people who care about this and would fain to keep an eye upon to this election. There is also commission of election who receive the people’s complaint of election fraud. The less fortunate is the committee who have hit by people or by the succeeding team because they were watching the election. It really happened in Makasar and East Java on the Election Day.
In conclusion, even though Indonesia is democracy country that tries to create authority of the people, but in fact the authority is affected by certain candidate. In here, some infractions are still occurred in the election such as buy the people voting right and strike the committee down. These conditions worsen by the bad behavior of the people by choosing the paying candidate.

Baca Selengkapnya......

Selasa, April 15, 2014

OBROLAN JOGLO BUDAYA

Baca Selengkapnya......

DUA SISI TRANSISI KURIKULUM DI FIB



Oleh : Umi Ibroh
Reporter : Ayu Mumpuni, Mitra Sari, M. Habib

Semarang, Maret 2014, dalam keramaian siang di kampus FIB, tim Hayamwuruk mencoba membaur dengan keramaian mahasiswa. Silih berganti sebagian ada yang berjalan keluar, dan sebagian lagi berganti kelas, sedang sebagian lainnya mempeributkan Kartu Rencana Studi (KRS) mereka yang bermasalah. Pengisian KRS yang sedikit bermasalah ini adalah salah satu dampak dari pergantian kurikulum pendidikan yang saat ini tengah dipakai oleh FIB sebagai satuan aktifitas perkuliahan di FIB.

Seperti yang telah diketahui bahwa saat ini FIB mempergunakan dua kurikulum secara paralel yaitu kurikulum 2007 dan kurikulum 2012. Seperti yang dijelaskan oleh Dewi Yuliati selaku Pembantu Dekan I FIB kepada tim Hayamwuruk. “Kurikulum 2012 itu berlaku bagi mahasiswa angkatan 2012, sedangkan kurikulum yang lama itu masih ditawarkan bagi mahasiswa 2010, 2011 jadi (keduanya-red) berjalan paralel.”

Dewi menambahkan bahwa memang ada beberapa perbedaan dalam kurikulum yang baru ini. Kurikulum 2012, menurutnya adalah kurikulum yanng berbasis kompetensi jadi, mahasiswa nantinya akan mendapatkan bekal yang dapat menunjang kompetensi mereka. Lebih lanjut Wanita yang juga dosen Ilmu Sejarah ini  menjelaskan bahwa ada empat kompetensi utama yang dipersiapkan untuk membekali mahasiswa agar mendapatkan gambaran kemanakah mereka akan melangkah setelah lulus. Empat kompetensi itu adalah peneliti, jurnalis, pendidik dan enterprenuer.

Dalam perjalannya pemberlakuan dua kurikulum yang bersamaan dalam satu tahun ajar yang sama memunculkan banyak dampak negatif. Di antaranya kerancuan dalam pengisian KRS mahasiswa. Seperti yang dialami Andre, ia merasa kecewa sebab dirinya tidak dapat mengambil mata kuliah semester atas. Padahal mahasiswa D3 Kearsipan ini  memiliki kelebihan Satuan Kredit Semester (SKS) tiap semesternya. Ia mengira pengisian KRS tiap semesternya selalu dipaketkan, sehingga ia tidak mengambil mata kuliah lain untuk mengisi kelebihan SKS dalam KRS-nya tersebut. Belakangan ia mengetahui  bahwa ternyata KRS paketan hanya diberikan saat semester satu saja, sisanya boleh mengambil mata kuliah semester atas. Namun sayangnya ia terlambat mengetahui hal itu, dan tidak bisa mengambil mata kuliah semester atas karena semester depan ia sudah harus menghadapi magang dan Tugas Akhir (TA).

“Sekarang nggak boleh lagi (mengambil mata kuliah semester atas-red)  karena semester emam kan, udah magang sama TA jadi kan gak mungkin. Sedangkan syaratnya magang sama TA itu harus menyelesainya semua studi.  Semester genap ke genap, kan mata kuliah (semester-red)  genap itu kan magang sama TA, jadi gak bisa lagi ngejar  tapi kalo di kelas bisa., tuturnya.

Selain itu, ada beberapa mata kuliah yang bertabrakan jadwal dengan angkatan 2011 dan juga terdapat perbedaan mata kuliah antara kurikulum 2007 dan kurikulum 2012 yang membuatnya agak sedikit bingung. “Kalau di 2012 ada mata kuliah pemprograman, kalau di 2007 itu Pengantar Komputer.  Jadi, Pengantar Komputer itu dirangkum dalam Kuruikulum 2012 menjadi Pemprograman. Terus yang bahasa Belanda itu kan dulunya di 2007 ada empat SKS sekarang dibagi-bagi menjadi Belanda pertama dan Belanda kedua gitu., tutur Andre.

Lain lagi dengan Wahyu, mahasiswa Sastra Inggris yang menggunakan kurikulum 2007 itu mengaku biasa saja menanggapi masalah perbedaan kurikulum yang ada di FIB ini. Ia berkata berdasarkan pengalaman temannya yang tiba-tiba kehilangan mata kuliah saat pengisian KRS padahal temannya itu belum mengambil matakuliah yang hilang tersebut. “Kalo pengalaman kemaren itu ada Semester Pendek Khusus (SPK), jadi beberapa orang yang belum ngambil mata kuliah itu ya mengulang lagi, kayak SP Cuma khusus buat yang belum ngambil mata kuliah itu.”, terangnya.

Adanya kesalahpahaman mahasiswa dalam memahami perubahan kurikulum ini menunjukan kurangnya sosialisi dari pihak kampus kepada mahasiswa. Hal ini lantas menggelitik tim Hayamwuruk untuk bertanya lebih lanjut kepada pihak akademik kampus. Kami menemui Sri Hesti, salah seorang staf akademik FIB. Dia menuturkan bahwa sosialisasi mengenai perubahan kurikulum di FIB ini sudah dilakukan melalui berbagai cara. Diantaranya melalui organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang memandu mahasiswa baru saat pengisian KRS pertama kali saat Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Selain itu sosialisasi tersebut juga dilakukan lewat kegiatan sambung rasa yang diadakan rutin tiap pertengahan semester. Pihaknya juga telah mengirimkan surat edaran resmi yang diberikan kepada masing-masing program studi di FIB. “Jadi itu mungkin karena (mahasiswanya-red) nggak tahu aja.  Ujarnya.

Di sisi lain perubahan kurikulum dari kurikulum 2007 ke kurikulum 2012 juga memberikan dampak yang positif. Seperti yang dikemukakan oleh Endang Susilowati selaku Kaprodi Ilmu Sejarah. Menurutnya di kurikulum yang sekarang muncul mata kuliah-mata kuliah yang lebih tebal dalam artian mata kuliah tersebut memiliki bobot kualitas yang lebih padat. Hal ini berguna untuk lulusan sejarah nantinya. Misalnya saja mata kuliah Sinematografi yang notabene baru diberikan dua tahun terakhir. Mata kuliah ini membekali lulusan yang tertarik untuk mendalami bidang pembuatan film-film dokumenter maupun wartawan sejarah.  Selain itu kompetensi-kompetensi yang ditawarkan di dalamnya juga dapat menumbuhkan pemikiran baru tentang konsep histoenterpreneur yang saat ini tengah ditanamkan pada mahasiswa sejarah yang tertarik dengan dunia enterpreneur.

“Juga ada beberapa mata kuliah yang membuat meraka (mahasiwa Sejarah-red) terinspirsi untuk mengembangkan keahliannya tidak hanya pada sejarah yang klasik tapi juga yang praktis. Dan nanti juga ada sejarah terapan. Sejarah terapan ini mengajarkan mahasiswa untuk mencatat sejarah dalam masyarakat, supaya nanti kalau mereka lulus itu mereka bisa menerapkan ilmunya di masyarakat” imbuh wanita berkacamata ini.

Setiap kebijakan paastilah membawa dua dampak yang berkebalikan satu sama lain. Baik negatif atau pun positif dampak itu kembali lagi pada para pelaku-pelaku kebijakan itu sendiri. Bagaimana mereka memaknai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan.

Baca Selengkapnya......

Pimnas dan Sensitivitas Mahasiswa Undip


Oleh: Diah Wahyu A
Reporter: Novia Rochmawati, Dinni Ariska

“Pimnas itu apa sih?” tanya salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip saat diwawancarai oleh Tim Hayamwuruk  terkait Pimnas yang akan diselenggarakan di Undip pada 25-28 Agustus mendatang. Sebelumnya kami bertanya apakah dia mengetahui bahwa tahun 2014, Undip terpilih menjadi tuan rumah Pimnas (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) yang ke-27. Ketidaktahuan mahasiswa Undip ternyata cukup tersebar luas, terbukti saat kami bertanya kepada mahasiswa FIB.  Dari 17 mahasiswa, hanya ada 3 mahasiswa yang tahu perihal salah satu hajat Dikti tersebut. “Kalo dari fakultas kita emang belum  ada ini sih, setahu kita, fakultas kita pasif” tutur Finda, Mahasiswi Sastra Inggris 2011, saat ditanya perihal sosialisasi Pimnas di FIB.

Description: C:\Users\user\Desktop\2014-03-18 13.12.33.jpgUsai mewawancarai mahasiswa FIB, kami pun berusaha mewawancarai mahasiswa Undip non-FIB. Saat kami menelusuri Gedung PKM (Pusat Kegiatan Mahasiswa) Undip, kami bertemu dengan dua mahasiswa Fakultas Teknik yang ternyata tahu mengenai Pimnas tersebut. Kami juga bertanya kepada 13 mahasiswa Fakultas Peternakan dan Pertanian (FPP), dan mendapati 7 mahasiswa yang mengetahui bahwa Undip akan menjadi tuan rumah Pimnas. Bernardeta atau yang kerap disapa Deta mengungkapkan bahwa, sebagaian besar  mahasiswa FPP tahu-menahu mengenai event ini, terlebih karena Pembatu Dekan III FPP, sering mensosialisasikannya pada beberapa kesempatan. Senada dengan Deta, Nurul Aini Fadilah juga mengungkapkan bahwa sudah banyak rekan-rekan di fakultasnya yang mengetahui perihal tersebut. “Sudah banyak yang tahu sih, tapi sosialisasinya memang kurang”, papar mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang tahun ini PKMnya turut didanai Dikti. 

Kurang tersebarnya informasi mengenai Pimnas, ditepis oleh Drs. Warsito, SU selaku Pembantu Rektor III, “sudah itu, sudah ada di koran, sudah dimasukkan web”. Warsito juga optimis  bahwa jika waktu pelaksanaan Pimnas sudah dekat, nantinya para mahasiswa akan tahu dengan sendirinya, “ya nanti kan ada spanduk, tau sendiri lah nanti”. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh  Mujid F. Aminselaku Pembantu Dekan III FIB, gaung Pimnas kurang terdengar karena memang waktu pelaksanaannya yang masih lama. “ya, karena masih agak jauh, kan masih Agustus-September jadi ya belum ada sosialisasi. Kan itu tugasnya universitas nanti” jelasnya.

Pandangan yang sama juga disampaikan Bambang Sulistiyanto yang merupakan ketua pelaksana Pimnas ke-27. Bambang sepakat bahwa informasi ini sudah tersebar luas di berbagai media. ketidaktahuan mahasiswa ini dikarenakan kurangnya sensitivitas mahasiswa terhadap kampusnya sendiri. “Pimnas itu sudah berkali-kali muncul di internet, website. Ini jarang di lihat kenapa? Merasa tidak butuh, sementara mereka yang memang butuh, atau sensitif pasti tanya.” Namun, lelaki yang juga merupakan Pembantu Dekan III FPP ini juga tidak menampik bahwa ketidakpekaan mahasiswa disebabkan pula karena akses ke website Undip bisa dibilang lamban. Hal itu lah yang menjadi alasan mahasiswa malas mengakses informasi terkait Undip. Untuk mengatasi hal itu pun pihak panitia Pimnas juga telah membuat official website sendiri dengan alamat http://pimnas27.undip.ac.id/.

Kurang pekanya beberapa mahasiswa Undip terhadap kegiatan Pimnas ini juga nampak pada ajang desain maskot yang diadakan oleh Undip. Mengenai lomba desain maskot yang saat ini sedang dicanangkan, Bambang merasa kecewa karena sejauh ini (17/3) lebih banyak peserta luar Undip yang berpartisipasi daripada mahasiswa Undip sendiri. Menurutnya kebanyakan mahasiswa Undip saat ini kurang peka dalam menyikapi berbagai hal di sekitar mereka. Beliau juga mengkritik bahwa mahasiswa sekarang lebih suka menjalani gaya hidup dalam keglamoran ala selebriti. Namun setelah diklarifikasi, lomba maskot diikuti oleh 66 peserta, 42 peserta berasal dari Undip dan 24 peserta umum (24/3).

Lelaki berkacamata ini menambahkan bahwa pihak Undip akan mensosialisasikan acara ini lebih lanjut melalui Liasion Organizer (LO).  LO  diambil dari mahasiswa yang mempunyai komitmen untuk turut serta membantu terselenggaranya Pimnas. Pendaftaran LO ini pun akan segera dibuka dan diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa Undip yang lolos seleksi. Tentunya LO ini harus paham betul seluk beluk Pimnas, Undip dan Semarang secara umum. Karena LO ini lah yang nantinya yang bertugas sebagai panitia dan menmpublikasikan kegiatan serta memandu para peserta agar nyaman dengan kegiatan Pimnas.

Persiapan Undip
Bicara tentang Pimnas, sebenarnya Pimnas merupakan puncak dari ajang kompetisi karya ilmiah mahasiswa berskala nasional yang diselenggarakan di perguruan tinggi pilihan Ditjen Dikti. Proses terpilihnya Universitas Diponegoro sebagai tuan rumah Pimnas dijelaskan oleh Warsito, “Yang mencalonkan diri membuat proposal, terus fasilitas yang ada, fasilitas ya termasuk ruang kuliah, terus tempat untuk pembukaan, terus panitianya, pendanaan, transpostasi dan lain sebagainya”.

Kesiapan Undip tersebut tidak menjadi alasan tunggal mengapa Undip dipilih menjadi tuan rumah tahun ini, menurut Warsito ada poin lain yang menjadikan Undip terpilih, “dipandang layak to, dari berbagai sudut pandang, yang menentukan kan dari Dikti, setelah dia  datang ke Undip, datang ke UPI kan terus sidang di Dikti sana, mereka berdiskusi terus Undip dipilih. Mesti ada kriteria sendiri dari Dikti sana, kita nggak ngerti.”

Dalam hal persiapan Undip menjadi tuan rumah, menurut Warsito bisa dikatakan sudah sangat siap. Saat kami mengorek informasi darinya, kami mendapat info bahwa ruang yang digunakan untuk untuk menampung 3500 peserta nantinya akan ditempatkan di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis , Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Gedung Prof.Soedharto, dan indoor stadium. Beliau juga mengatakan bahwa untuk pelaksanaannya nanti Undip akan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Gubernur, Walikota, Akademi Kepolisian (Akpol),  PTN dan PTS di Semarang. Dukungan ini ada dalam berbagai bentuk, salah satunya acara pembukaan akan dimeriahkan oleh marching band dari Akpol.

Dalam hal akomodasi, Warsito menyampaikan bahwa dananya nanti diperoleh dari dikti dan undip. Dana Rp 8 Miliar dari Dikti nanti digunakan untuk berbagai macam hal seperti transportasi dan akomodasi. Dari terlaksananya Pimnas nanti, PR III Undip berharap bahwa Undip akan sukses dalam penyelenggaraan dan sukses dalam Pimnas. Namun tidak ada target untuk meraih posisi tertentu nantinya, yang penting berusaha semaksimal mungkin untuk lolos. Harapannya semua mahasiswa Undip dapat melihat pameran yang digelar nanti.

Untuk saat ini Undip sedang membuat desain maskot Pimnas yang spanduknya sudah tergelar di perempatan Teknik Sipil-Peternakan. Persiapan lain yang sedang dilaksanakan adalah rapat persiapan pembentukan panitia, pengisi acara dan proses perekrutan LO.  Bambang menghimbau agar mahasiswa Undip yang tidak masuk ke dalam ajang Pimnas untuk turut mensosialisasikan dan ikut berpartisipasi dalam memeriahkan ajang Pimnas ke-27 ini. ***




Baca Selengkapnya......

Hijrah, Bukan Tanpa Sebab dan Dampak


Oleh : Fakhrun Nisa
Reporter : Indah Zumrotun, Faras Alda H.




Selasa (18/03) sore, kampus FIB Undip Tembalang masih menggeliat oleh aktivitas penghuninya. Terlihat sekumpulan mahasiswa keluar dari sebuah ruangan bertuliskan “Sekretariat BEM FIB”, berbondong meninggalkan ruangan. Di balkon lantai tiga gedung A, segerombolan mahasiswa juga masih terlihat melingkar meski petang sudah mulai menyapa. Sementara di luar, di crop circle lebih tepatnya, beberapa mahasiswa masih berteriak lantang, namun  kemudian teriakan itu  terdengar semakin redup kala panggilan Tuhan mulai menggema.

Kampus memang menjadi sebuah tempat yang sangat vital bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatannya, entah itu perkuliahan, mengerjakan tugas atau pun aktivitas di luar urusan akademik, kegiatan Lembaga Kegiatan mahasiswa (LKM) misalnya. Kampus yang sering terlihat ramai dan sesak, teriakan lantang para mahasiswa yang sedang berlatih teater, serta hiruk pikuk di dalam kampus, mungkin sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan bagi mahasiswa program studi D3. Pasalnya, berita hijrahnya D3 ke kampus Pleburan sudah nyata adanya. Bahkan beberapa perkuliahan sudah dijalankan di kampus bawah pada awal semester genap ini. Mata kuliah tersebut adalah Socukkyu, Kaiwa, dan Moiji milik D3 Bahasa Jepang semester 6 yang diajarkan dari Selasa pagi hingga sore di kampus Pleburan.

Kabar kepindahan pun sudah banyak diketahui oleh mahasiswa D3 sendiri melalui dosen. Dalam memutuskan kebijakan untuk pindah, tentunya hal ini sudah matang-matang dipikirkan oleh pihak yang berwenang, termasuk juga dampaknya. Kepindahan ini bukannya tanpa hal positif. Pengaktifan kembali kampus FIB Pleburan yang beberapa tahun terakhir ini ‘mati’ dan akan dibukanya program studi baru yakni S1 Antropologi menjadi beberapa alasan utama kepindahan ini. Kampus FIB Tembalang yang dirasa semakin sesak, karena banyaknya jumlah mahasiswa tidak sebandiing dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

Hal ini tentu dikeluhkan oleh banyak pihak, terutama mahasiswa. Oleh karenanya, kebijakan untuk memindahkan D3 ke kampus Pleburan ditetapkan. Namun, bukan tanpa penolakan juga, beberapa mahasiswa D3 mengaku keberatan bila mereka harus dipindahkan ke bawah. Windy Arumsari, yang merupakan mahasiswa D3 Bahasa Inggris semester empat yang juga menjabat sebagai staf Kementrian Medkominfo (Media Komunikasi Informasi) BEM FIB menuturkan bahwa dia dan sebagian besar teman-temannya merasa keberatan bila harus pindah ke kampus bawah. Dia berpendapat bahwa mahasiswa baik S1 maupun D3 sudah melaksanakan perkuliahan bersama di kampus Tembalang dan juga membayar biaya pendidikan, dia merasa bahwa mahasiswa D3 seharusnya juga mendapatkan fasilitas yang sama dengan mahasiswa S1. Lebih lanjut Windy menuturkan, untuk kegiatannya sendiri di BEM FIB akan sedikit terhambat dengan kepindahan kuliahnya tersebut. “Ya bakalan sulit banget lah, apa, kalau misalkan ada acara atau rapat. Misal kita habis dari kuliah di bawah terus habis itu ada jadwal lagi ke atas ya muter-muter. Tapi ya nggak tahu juga bisa ngikutin ininya juga apa nggak.”, tuturnya. Hal senada juga diungkapkan Endang, teman Windy yang juga tergabung dalam Riset Club FIB dan masih terdaftar sebagai magang UKM Teater Emper Kampus (Emka). Endang menambahkan bahwa kepindahan D3 ke kampus Pleburan nanti dirasa akan menganggu jam mata kuliah, mengingat program studinya yang D3 bahasa Inggris, dan hampir di seluruh fakultas ada mata kuliah bahasa Inggris, hal ini akan membuat dosen terus mobile di jalan sehingga memakan waktu dan tenaga lebih banyak.

Berbeda pendapat dengan Windy dan Endang, Abdullah mahasiswa D3 Bahasa Inggris semester dua ini menganggap santai dan senang-senang saja bila benar perkuliahan akan dipindah ke kampus Pleburan. Seperti yang diungkapkan olehnya, Positifnya kalau misalnya dari segi kampus emang lebih adem, terus kedua lebih nyaman. Pengaruhnya, karena saya nggak ikut organisasi ya nggak ada yang berubah, paling cuman waktu berangkatnya aja yang lebih cepet aja.”

Berbeda pendapat dalam menyikapi sebuah kebijakan memang merupakan suatu hal yang wajar. Dampak kepindahan itu juga akan terasa di tubuh LKM yang di dalamnya terdapat anggota mahasiswa D3, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB, Keluarga Humaniora Islam Madani (Kharisma), Wadah Musik Sastra (WMS), dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK). Beberapa LKM tersebut mengakui bahwa meskipun jumlah anggota yang mahasiswa D3 tidak terlalu banyak, namun tetap saja ini akan mempengaruhi kuantitas apabila nantinya anggotanya tersebut tidak lagi aktif di LKM tersebut. Enggar Bagus Listdiar, mas’ul (ketua) Kharisma mengatakan bahwa meskipun jumlah mahasiswa D3 dalam kepengurusan Kharisma tidak terlalu banyak, tidak lebih dari sepuluh orang, namun kepindahan D3 ini mungkin dinilai bisa menimbulkan keterbatasan anggota yang D3 dalam mengikuti kegiatan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kuantitas meskipun tidak signifikan. Hal ini juga disepakati oleh  Sandra, ketua PMK, “Ya pasti kalau namanya berdampak ya pasti berdampak kan, empat orang juga bisa mengurangi kuntitas, maksudnya jumlah kita gitu kan. Yang pasti berdampak”, ujarnya.

Lebih lanjut para ketua LKM tersebut menuturkan bahwa belum ada langkah-langkah jauh untuk menyiasati keaktifan anggota mereka yang nantinya akan dipindah ke bawah. Belum ada keluhan dari anggota masing-masing dan kepindahan tersebut  terhitung masih beberapa bulan lagi membuat para ketua LKM belum memikirkan dan merapatkan barisan untuk mengambil sikap dan kebijakan.

Dinar Fitra Maghisza selaku presiden BEM FIB mengungkapkan, “Kepindahan D3 ini dikarenakan akan terbit saudara muda baru S1 yakni jurusan Antropologi nanti akan ada disini (di Kampus Tembalang, Red.) Ya, aku harap, atas nama organisasi ada semacam kesinambunganlah antara HM-HMPSD3 yang ada di bawah semacam itu. Mungkin nanti sekretariatnya yang disini masih dibagi dengan S1. Ya aku harap nanti ada perwakilanlah dari D3 yang ada di bawah supaya sinergis. Kan nggak mau kan nanti muncul diskriminasi dari D3 terhadap S1 yang ada di sini.Untuk BEM FIB sendiri, Dinar berencana membuat perwakilan dari BEM FIB dalam bentuk Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa (Adkesma). Dalam Adkesma tersebut, Dinar berharap ada perwakilan dari D3 untuk mengadvokasi sehingga ketika suatu saat akan ada acara yang diselenggarakan di kampus Pleburan bisa dikerjakan secara bersama.

Selain kuantitas jumlah anggota dalam LKM, keaktifan Himpunan Mahasiswa Program Studi D3 (HMPSD3) juga menjadi perhatian. Selama ini ruang sekretariat HMPSD3 masih bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) S1. Bila D3 benar dipindah ke bawah, maka ada kemungkinan mereka akan mendapatkan ruang sekretariat sendiri. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Afni, yang hingga berita ini diturunkan masih menjabat sebagai Ketua HMSD3 Bahasa jepang. “Kalau di sini kita barengan dengan S1, bercampur baur jadi satu di sini. Kami harus membagi dua. Kalau dipindah ke bawah  itu, positifnya kita dapet ruangan sendiri, jadi bisa leluasa, rapat kapan aja, mau apa aja, menggunakan sekre kapan aja itu hak mutlak kami gitu”, tuturnya. Untuk urusan penyediaan ruangan bagi HMPSD3 di kampus Pleburan, Mujid Farihul Amin sendiri belum bisa memberikan klarifikasi. Beliau berkata, “Ya itu nanti perlu saya konfirmasi. Kemarin kan konsentrasinya baru memindahkan kuliah, sama ruang untuk pengelola. Sisanya kan banyak ruang juga itu, tata usaha, pengelola kemudian ada beberapa ruangan juga yang bisa dimanfaatkan untuk HM-HM itu. Kan paling hanya butuh empat , empat itu ya untuk HM itu ya. Kalau pun tidak empat ya dua, satu berdua kan bisa. Ruangnya besar-besar itu ya.”

Peni Saptara, ketua HMJ Ilmu Perpustakaan yang baru demisioner juga menyatakan hal yang sama. “D3 udah mau pindah gitu dan pasti kan HM-nya pindah, anak-anaknya pindah, pasti kan kayaknya sekrenya juga bakalan pindah juga gitu kan. Kalau misalnya gitu ya kita nggak muna juga, maksudnya ya kita dapat ruangan satu gitu kan berarti kan udah enak. masalah kunci, masalah jadwal, masalah jadwal bersih-bersih gitu kan kita nggak ngurusin lagi. Jadi kalau misal dipindah, ya itu pasti lebih enak di kita gitu kan karena sekrenya udah milik kita sendiri”, jelasnya.

Baca Selengkapnya......