Selamat datang di Website resmi LPM Hayamwuruk

Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Pelantikan Dekan FIB Undip 2015

Selamat atas dilantiknya Dr. Redyanto Noor, M. Hum. (15/01) sebagai Dekan FIB yang baru. Semoga bisa membawa FIB lebih baik.

Workshop Magang Dasar 2015

Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar (11/01) sebagai pintu masuk menjadi anggota magang LPM Hayamwuruk.

Proses Penghitungan Suara Pemira FIB Undip 2014

Proses penghitungan suara (30/12) puncak dari serangkaian kegiatan Pemilihan Raya (Pemira) FIB.

Mahasiswa

Karya Toni Malakian, dalam Majalah LPM Hayamwuruk "Wajah Bias Mahasiswa".

Dari sini cerita dimulai

LPM Hayamwuruk berdiri pada tanggal 16 Maret 1983 dengan nama MUTASI. Tahun 1985 berganti nama Hayamwuruk. Ditulis dirangkai untuk membedakan dengan nama jalan Hayam Wuruk.

Kamis, Januari 15, 2015

Pelantikan Dekan Baru

Surat Undangan Pelantikan Dekan (Doc. Hawe)

Oleh: Ayu Mumpuni dan Fakhrun Nisa

            Masa kepemimpinan baru di Fakultas Ilmu Budaya akan segera dimulai. Dekan terpilih akan menapaki langkahnya sebagai pemimpin fakultas yang baru tahun ini. Kamis, 15 Januari 2015 merupakan hari berakhirnya masa jabatan dekan FIB  periode sebelumnya, Dr. Agus Maladi Irianto, M.A.. Di hari itu pula, pihak universitas  menggelar prosesi pelantikan pejabat-pejabat di lingkungan Universitas Diponegoro, salah satunya adalah pelantikan dekan  dari tiap-tiap fakultas di Undip.
            Rencana pelantikan dekan pada awalnya akan diselenggarakan setelah terpilihnya rektor baru pengganti Prof. Nasir, yang menjadi rektor terpilih pada pemilihan rektor bulan September namun “diculik” dan diangkat sebagai Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada kabinet Indonesia Hebat, Jokowi-JK.. Akan tetapi, mengingat kinerja dekan-dekan terpilih yang harus segera diefektifkan, maka pelantikan dekan dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Undip pun  harus segera dilaksanakan. Usulan ini diputuskan dalam rapat Senat Universitas melalui persetujuan Menteri Ristek dan Dikti .
Saat ditemui pada 12 Januari lalu di ruangan PSA (Pusat Studi Asia) gedung B FIB, Yeti Rochwulaningsih yang menjabat sebagai sekertaris Senat FIB dan anggota Senat Universitas memaparkan bahwa keputusan dilantiknya dekan belum bisa dipastikan. “Jadinya gimana ya kita belum tahu, mudah-mudahan saja apa yang diputuskan Undip itu mendapat persetujuan dari menteri sehingga benar-benar bisa dilaksanakan tanggal 15 januari itu.”
Keputusan untuk melantik para dekan terpilih di tiap fakultas juga tidak diketahui oleh beberapa mahasiswa FIB. Beberapa mahasiswa tersebut hanya mendengar selentingan kabar yang memberitahukan bahwa pertengahan bulan ini akan dilantik dekan terpilih.

            Redyanto Noor, dekan terpilih Fakultas Ilmu Budaya mengaku sudah mendengar rencana pelantikan dirinya pada tanggal tersebut, sejak seminggu yang lalu. “Secara apa ya, lisan itu ya, kita dari mulut ke mulut itu seminggu yang lalu. Tetapi kan itu kan hanya wacana. Saya baru dapat undangan pelantikan hari ini, ya sekarang ini.” Jelasnya saat ditemui (14/01) oleh Tim Hayamwuruk di depan ruang teater FIB Undip sembari membuka dan menunjukkan surat undangan.
           
            Pelantikan dekan yang lebih awal ini menurut Redyanto Noor merupakan sebuah pertimbangan yang diambil untuk menghindari kevakuman di tiap-tiap fakultas karena kosongnya kepemimpinan. Kekosongan jabatan dekan akan  berakibat pula pada penyusunan program kerja tahunan yang dilaksanakan di awal tahun..
            Prosesi pelantikan pada dasarnya bukanlah satu-satunya tahapan yang menjadikan seorang dekan bisa aktif bekerja menjalankan program-program yang telah dirancangnya, akan tetapi surat keputusan pengangkatan yang dikeluarkan menjadi salah satu syarat terpenting yang menjadikan seorang dekan bisa mulai menjalankan program kerjanya. Pak Redy, begitu dekan FIB terpilih sekaligus dosen Sastra Indonesia ini sering disapa mengutarakan, “Yang penting itu surat keputusannya, bukan pelantikannya. Pelantikan kan hanya upacara saja, resepsi saja, seperti menikahi itu yang penting akad nikahnya. Pelantikan, serah terima jabatan, itu kan kapan saja bisa, yang penting kan SK, surat keputusan pengangkatan yang punya kekuatan hukum.”
            Redyanto Noor sebagai salah satu dekan yang akan dilantik tidak mengetahui kapan surat keputusan tersebut dikeluarkan. Dia hanya mengetahui surat tersebut akan diberikan saat prosesi pelantikan, dan baginya surat keputusan itulah yang menjadi pedoman dirinya untuk bekerja menjadi seorang pemimpin di FIB.
Pelantikan Dekan dan pejabat-pejabat di lingkungan Undip akan diselenggarakan di hall gedung Rektorat. Prosesi pelantikan dikabarkan akan dilakukan oleh Prof. Sudharto sebagai rektor yang masa jabatannya telah diperpanjang selama enam bulan ke depan semenjak masa kepemimpinannya habis. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Yeti, “Rektor yang sekarang ini dan nggak masalah, rektor kan sudah diperpanjang masa jabatannya, itu kan termasuk rektor yang aktif ya, bukan yang melaksanakan tugas, bukan. Karena diperpanjang, jadi sisi legalitas hukum sah, tidak cacat hukum. Sah-sah saja.”

Kamis, Januari 08, 2015

Selasa, Januari 06, 2015

Hilangnya Semester Pendek


Oleh: Fakhrun Nisa dan Ayu Mumpuni




Selasa pagi, 06 Januari 2014, kampus Fakultas Ilmu Budaya masih ramai seperti biasa. Memasuki minggu kedua Ujian Akhir Semester, banyak mahasiswa yang masih mendatangi kampus untuk mengikuti ujian tulis, ataupun mengumpulkan ujian take home. Mengejar nilai yang tinggi menjadi satu tujuan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan dan ujian. Namun, di tengah hiruk pikuk yang terjadi, ada sebuah kabar berita yang menghentak mahasiswa. Semester Pendek (SP) yang awalnya akan diadakan pada akhir semester ini akhirnya dibatalkan. Kabar ini tergolong mendadak dan tiba-tiba. Pasalnya, beberapa mahasiswa telah mencanangkan akan mengikuti SP untuk mata kuliah tertentu dari jauh-jauh hari.
Dr. Dewi Yuliati, M. A., selaku Pembanti Dekan I (PD I) yang menangani urusan akademik menjelaskan, bahwa peniadaan semester pendek pada akhir semester ini dikarenakan adanya arahan dari Pembantu Rektor I (PR I). Awalnya, FIB berniat mengadakan Sp di akhir semester ganjil ini, namun, setelah PD I melakukan konsultasi terhadap pihak rektorat, maka PR I memberikan arahan seperti di atas.
Peniadaan SP juga berkaitan dengan adanya sistem UKT yang ditetapkan oleh Undip sejak tahun 2013. Penetapan UKT ini berimbas pada aturan tidak diperbolehkannya penarikan biaya kepada mahasiswa dalam bentuk apa pun, termasuk biaya SP. Diakui oleh Dewi Yuliati, bahwa mahasiswa angkatan 2013 juga banyak yang akan mengikuti SP, dan pihak yang menangani administrasi SP kesulitan dalam mengidentifikasi angkatan dari tiap-tiap mahasiswa yang mendaftar.
Lebih lanjut dia juga menuturkan bahwa kendala pengadaan SP juga berasal dari dosen yang bersangkutan. Dalam masa transisi pergantian rektor dan dekan, pencairan dana tidak semudah biasanya. Bila sebelumnya, dosen yang bersangkutan akan mendapatkan apresiasi setelah pengadaan SP selesai, dalam masa transisi dana baru bisa dicairkan di akhir semester selanjutnya. “Semua keuangan masuk itu, Rp 1,- pun kan langsung masuk ke rekening rektor (rektorat, Red.)”, Lanjutnya.
Sebagai ganti dari ditiadakannya SP, PR I menghimbau untuk mengoptimalkan adanya sistem remidial. Melalui surat, Pembantu Dekan I telah memberitahukan kepada setiap dosen perihal peniadaan SP dan pengoptimalan remidi. Sebelum diadakan yudisium, diharapkan dosen yang mengampu mata kuliah untuk memperhatikan nilai yang didapat oleh mahasiswanya. Apabila ada mahasiswa yang mendapatkan nilai D, dosen bisa segera memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan ujian ulang.
Selain FIB yang berniat mengadakan SP, menurut Dewi Yuliati, Fakultas Teknik (FT) juga menjadi salah satu fakultas yang merencakan adanya SP. Karena pada awalnya pihak rektorat memperbolehkan fakultas yang hendak menyelenggarakan SP. Namun, dengan adanya dari Pembantu Rektor I, secara otomatis SP ditiadakan serentak di seluruh fakultas di Universitas Diponegoro. Peraturan dari universitas yang berubah-ubah ini meimbulkan kebingungan dan kekecewaan di pihak mahasiswa yang hendak mengikuti SP.
Beberapa jurusan di FIB yang mengadakan SP adalah Ilmu Sejarah dan Sastra Indonesia. Dr. Endang Susilowati, M. A., Ketua Jurusan S1 Ilmu Sejarah mengungkapkan bahwa awalnya, SP sengaja diadakan supaya masa studi mahasiswa tidak terlalu panjang, terlebih tidak semua dosen mau mengadakan remidi. Karena pengadaan remidi adalah kewengangan dari masing-masing dosen, hendak mengadakannya atau tidak. Biaya pendaftaran SP yang sudah disetorkan ke universitas akan segera dikembalikan.
Di jurusan Ilmu Sejarah, sudah ada enam mata kuliah yang sudah diproses untuk diadakan SP, namun karena arahan peniadaan SP oleh Rektorat dan Fakultas, maka SP untuk enam mata kuliah tersebut dibatalkan. “Suratnya tadi baru saya baca, tapi saya sudah mendengar dari kemarin, itu kalo enggak salah baru hari ini (keluar suratnya). Baru saya dapat hari ini, tapi waktu rapat-rapat kemarin beberapa kali sudah dibicarakan, Tutur Dr. Endang Susilowati, M. A. Kepada Tim Hayamwuruk saat ditemui di kantornya.
Tidak berbeda jauh dengan jurusan Ilmu Sejarah, jurusan Sastra Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Lestari, Administrasi Jurusan Sastra Indonesia juga menuturkan hal yang serupa. Bila pada semester sebelumnya Sastra Indonesia tidak mengadakan SP karena tidak ada tenaga pengajar yang mampu memberikan SP, pada semester ini, tersedia tenaga pengajar namun SP ditiadakan.
Dampak dari adanya kebijakan peniadaan SP ini tentunya langsung dirasakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa yang hendak mengikuti SP. Fatma, Administrasi Jurusan Ilmu Sejarah menuturkan bahwa sejak kabar peniadaan SP ini diketahui, mahasiswa langsung menyambangi ruang jurusan untuk bertanya langsung, dan mengungkapkan kekecewaannya.
Hal serupa juga dirasakan oleh mahasiswa jurusan lain. Muhammad, mahasiswa Sastra Indonesia semester lima ini mengaku kecewa dengan ditiadakannya SP, padahal dia sudah berniat mengikuti SP untuk tiga mata kuliah. “Awalnya saya tahu biasa aja, Mbak. Tapi setelah saya pikir, saya merasa kecewa, Mbak. Nilai saya banyak yang jelek dan harus segera diperbaiki. Jika tidak saya takut akan lebih lama lulus”, Tuturnya. Sidiq Nirmolo, mahasiswa Sastra Indonesia juga menambahkan, “Menurut informasi yang saya dapat, SP itu menurunkan akreditasi suatu fakultas, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa membutuhkan SP ini agar lulus tepat waktu dengan nilai yang memuaskan.”

Selasa, Desember 16, 2014

Kamis, November 20, 2014

“Teknik Mendapatkan Cinta Sejati”

Oleh : Annisa Intan Pratiwi



www.goodreads.com

“Teknik Mendapatkan Cinta Sejati”
            Sepakatlah, siapapun anda, pasti ingin membaca terusan kalimat di atas dengan khidmat dan hati kondusif. Terlebih bagi para lajang yang belum menemukan belahan jiwa. Ya, cinta sejati acap kali menjadi buah bibir  kawula muda, namun hingga kini tak ada pedoman baku untuk mendapatkan itu semua.
            Jangan khawatir, A.S Laksana dalam kumpulan cerpennya yang berjudul Murjangkung telah menawarkan solusi. “Teknik Mendapatkan Cinta Sejati” adalah satu di antara 20 cerpen yang menggelitik naluri pembaca. Berkisah tentang Seto dan adik dungunya yang terus mempermasalahkan cinta. Menurut Seto, adiknya selalu berkubang dalam lingkaran yang sama, yaitu hubungan dilematis lantaran beda keyakinan. Karena itu Seto merasa berhak menjulukinya Kerbau, terutama jika si adik mulai merepet tentang pindah agama.
            Keributan demi keributan terjadi. Seto kasihan sekaligus sedih dengan kebebalan otak adiknya. Namun, sejatinya kesedihan itu muncul karena si adik tidak bisa membedakan kebenaran dan keyakinan. Bahwa cinta terlalu sempit jika disepadankan dengan keimanan yang memiliki tolak ukur absurd. Seto tidak mengerti, mengapa si adik harus membenci kekasihnya karena mereka tidak berada dalam koridor ketuhanan yang sama. Padahal, fakta bahwa kekasih si adik sudah beristri harusnya menjadi alasan paling masuk akal. Alhasil si Kerbau (panggilan Seto untuk adiknya), hidup laksana perawan suci hingga akhir cerita.
Melalaui “Teknik Mendapatkan Cinta Sejati”, pengarang seolah mengajak pembaca untuk menguji keyakinan beragama dengan hal sesederhana cinta. Bagaimana pun kita tidak bisa membenci seseorang karena latar belakang kepercayaannya. Itu tidak adil. Apalagi sampai memaksa pindah agama, atau sebaliknya, kita yang mengepaskan diri dengan keyakinan KTP mereka. lagi pula bukankah Tuhan Maha Tahu isi hati, bahkan juga urusan administrasi kelurahan? Maka pembaca seakan dibawa pada rasa skeptis, kemudian bertanya-tanya, benarkah keyakinan saya ini?
Seringkali kita demikian ragu, bagaimana seseorang bisa menjadi cinta sejati kita bila agama saja bahkan tak sama. Tapi A.S Laksana memiliki pemikiran berbeda. Dia memiliki trik gila untuk memastikan apakah seseorang memang ditakdirkan untuk kita atau tidak. Tentunya dengan syarat, anda bukan kerbau bebal yang berkubang terus-menerus dalam kultus keyakinan. Melalui teknik ini, minimal anda terhindar dari derita penolakan. Coba, bermartabat mana orang yang ditolak karena agama, dengan mereka yang ditolak tersebab hal-hal lain. Seperti, kurang tampan misalnya[1].
Selain pandai mengaduk emosi pembaca dengan premis-premis sufistik, pengarang juga piawai membuat guyonan getir. A.S Laksana hampir selalu mengulang anggapan dungu terhadap dia yang mengkotak-kotakan cinta dalam selot agama. Anggapan tersebut dikemas dalam bahasa yang satire dan nyaris nyinyir. Misalnya sebagai berikut:
Jauh sebelum si Kerbau mengajukan pertanyaan pagi itu, Seto bahkan sudah membuat makalah untuk sebuah diskusi tentang hidup waras dan alasan-alasan pendukungnya. Ringkasan presentasinya begini: Sekarang bayangkan seseorang menanyaimu, “Kenapa kau menyayangi orang itu?” dan kau menjawab, “Karena aku membencinya.” Oh, kau pasti dianggap tidak genap karena jawaban itu. Sebaliknya, kenapa kau membenci orang itu? Kau jawab, “Karena aku menyayanginya”. Ini juga jawaban yang membuatmu perlu dibawa ke Puskesmas. (Laksana, 2013:71)
Berdasar kutipan itu saja, kita dapat melihat betapa pengarang membekali tokoh Seto dengan sinisme yang tinggi terhadap cinta. Terlebih kalimat-kalimat tersebut berada dalam konteks, ‘membenci atau mencintai seseorang karena alasan beragama’. Ini sesuatu yang muskil. Karena bagi Seto, membenci orang yang dicintai adalah keruwetan. Maka jadilah cerpen ini semacam karya sinis dan menyindir mereka yang ingin objektif tapi tak mau keluar dari zona keyakinan.
Hal lain yang menggelitik dari keseluruhan cerpen ini adalah bagian teratas. Judul. Pengarang sepertinya memiliki bakat untuk menarik pembaca dalam sekali pandang. Tidak dipungkiri, “Teknik Mendapatkan Cinta Sejati” mempunyai kans besar untuk dibaca hanya dengan melihat judulnya. Seperti produk andalan yang berada di etalase teratas lengkap dengan promosi menggiurkan. Hanya saja, memang mengecewakan bagi anda yang berharap menemukan tips-tips menggaet cinta sejati. Begitu pula untuk anda yang alergi metafora dan kalimat-kalimat filosofis. Tidak disarankan membaca “Teknik Mendapatkan Cinta Sejati”, karena strukturnya dibangun oleh elemen-elemen yang sangat sastra.
A.S Laksana tampaknya berniat agar pembaca menelanjangi keyakinannya sendiri. Percayalah, cerpen ini penuh misi yang bisa membuat ragu pada definisi cinta sejati. Jangan-jangan mereka yang anda sebut sebagai pasangan, akan segera mendepak dari ikatan jika anda lancang berpindah keyakinan. Tapi memang itu harga yang harus dibayar untuk sebuah pencarian.
Jadi, masih berminat menemukan cinta sejati?




[1] Salah satu kutipan dalam “Teknik Mendapatkan Cinta Sejati”
     

Rabu, November 12, 2014

Sukarno dan Jejak Pemikirannya



Oleh: Iqbal Firmansyah

Sukarno pernah mengakui bahwa ia seorang marxis, namun dalam pidato-pidatonya, Sukarno tidak pernah menyebut bahwa ia adalah PKI.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Peter Kasenda, pembicara dalam acara bedah dan diskusi buku Sukarno, Marxisme & Leninisme yang diselenggarakan oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) FIB (Fakultas Ilmu Budaya) Undip (Universitas Dipongoro) bersama Komunitas Bambu, Rabu (29/10/2014), di kampus FIB Undip Pleburan, Semarang.

Peter Kasenda, yang juga merupakan penulis buku Sukarno, Marxisme & Leninisme: Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia itu mengungkapkan, Sukarno dalam pikiran-pikirannya memiliki persamaan dengan PKI. Keduanya sama-sama menentang kolonialisme, kapitalisme, imperialisme, dan neo-kolonialisme.

“Pikiran apa yang sama dengan PKI? Sukarno menentang yang namanya kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, yang kita kenal kemudian dengan nama nekolim.” Ungkap Peter.

Oleh karena itu, lanjut peter, keduanya bekerja sama dalam hal merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda dan juga menolak berdirinya Federasi Malaysia.

Namun demikian, antara Sukarno dan PKI juga memiliki perbedaan, Sukarno memperjuangkan persatuan nasional, sementara PKI perlawanan kelas.

“Sukarno itu pada dasarnya orang yang gandrung terhadap menyatukan ide-ide yang ada dan menyatukan elit-elit yang ada. Sedangkan PKI itu berjuang demi perlawanan, perjuangan kelas.” Ungkap Peter.

Lalu di mana pemikiran Sukarno yang dikaitkan dengan pemikiran Marx? Pikiran Sukarno dikaitkan dengan pemikiran Marx, menurut Peter, adalah ketika Sukarno membicarakan tentang marhaenisme.

“Pikiran-pikiran Sukarno yang dikaitkan dengan marxisme, ketika Sukarno bicara tentang marhaenisme.” Ungkapnya.

Marhaen digambarkan oleh Sukarno sebagai cerminan masyarakat Indonesia yang tidak memiliki tanah luas, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Cangkul dan kerbau berfungsi sebagai alat produksi untuk menggarap sawah atau kebun. Meski sederhana, mereka hidup bahagia.

Sementara proletar adalah sebutan bagi pekerja yang tidak memiliki modal. Mereka bekerja pada pemilik modal, dengan semata-mata mengandalkan tenaga yang mereka miliki.

Marhaen dan proletar sama-sama kelas pekerja, kaum kecil, atau wong cilik. Sukarno menerjemahkan kaum proletar di Barat, menjadi orang marhaen di Indonesia. Sukarno juga tidak menyebut masyarakat Indonesia sebagai kaum proletar karena mereka masih memiliki alat produksi dan tidak bekerja untuk orang lain.

“Kalau proletar itu orang yang bekerja untuk orang lain, ia tidak mandiri, beda dengan marhaen. Kalau marhaen muncul dari masyarakat agraris, tapi kalau proletar muncul dari masyarakat industri.” Ungkap Peter.

Peter juga menjelaskan perbedaan antara marxisme dan leninisme. Leninisme adalah tafsiran dari pada marxisme oleh Lenin, kemudian disebut marxisme-leninisme.

“Marxisme itu pikiran-pikiran dari Marx yang ditafsirkan oleh Lenin, itu menjadi marxisme-leninisme, tapi kemudian ketika Lenin hilang diganti oleh Stalin, itu ada yang namanya stalinisme, jadi pikiran pikiran yang dikembangkan oleh Stalin.” Ungkapnya.

Selain itu, Peter menambahkan, marxisme tidak pernah dibakukan, sehingga terdapat perbedaan dalam menafsirkan marxisme.

“Marxsisme itu tidak pernah dibakukan, makanya orang kalau ngomong marxisme, itu tafsirnya beda-beda karena tidak pernah dibakukan. Beda dengan leninisme.” Ungkap Peter.

Pembicara kedua adalah Indriyanto, pengajar pada Jurusan Sejarah FIB Undip. Ia mengungkapkan bahwa marxisme menjadi metode perjuangan bagi negara-negara di Asia-Afrika untuk melawan kolonialisme. Sukarno, ungkap Indri, menyebut bahwa marxis adalah metode berpikir tentang sosial ekonomi, yang isinya adalah perjuangan.

“Marx itu adalah metode. Bung Karno mengatakan marxis itu adalah metode berpikir tentang sosial-ekonomi, dan isinya dari metode itu adalah berjuang.” Ungkapnya.

Menurut Indri, metode berpikir Marx ditambah pemikiran Lenin menghasilkan komunis Rusia, yang selanjutnya diperbaiki oleh Stalin.

“Marx itu metode berpikirnya, ditambah pemikiran lenin menghasilkan komunis. Komunisnya ya komunis Rusia, tapi diperbaiki oleh Stalin.” Ungkap Indri.

Pemikiran Marx juga digunakan oleh Mao Zedong, maka menghasilkan Maoisme. Pemikiran Marx digunakan oleh Sukarno, menghasilkan marhaenisme.

“Marx, sama pemikirannya marx, digunakan oleh Mao Zedong, maka jadi maoisme. Marx digunakan oleh Sukarno jadilah marhaenisme.” Ungkap Indri.

Oleh karena itu, lanjut Indri, bagi negara-negara yang terkena dampak kapitalisme dan kolonialisme, marxis menjadi efektif untuk dijadikan sebagai metode perjuangan karena ia menentang kapitalisme dan kolonialisme di mana kolonialisme adalah anak dari kapitalisme.

“Marxis itu sangat efektif untuk dijadikan metode perjuangannya, karena yang ditentang kapitalisme, yang ditentang kolonialisme. Sementara kolonialisme itu adalah anaknya kapitalisme, lha embahnya (kakeknya) itu imperialisme.” Terangnya.

Menurut Indri, sesungghuhnya inti dari pembahasan seputar pemikiran Sukarno, tidak lain adalah soal persatuan dan keadilan.

”Tetapi intinya saudara-saudara bahwa itu metode perjuangan, yang paling penting di dalam pembahasan-pembahasan di sekitar pemikiran Sukarno itu adalah persatuan dan keadilan.” Tegasnya.

Acara bedah dan diskusi buku Sukarno, Marxisme & Leninisme dimoderatori oleh Joseph Army Sadhyoko, mahasiswa angkatan 2010 yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1-nya pada Jurusan Sejarah FIB Undip. Sesi diskusi juga berlangsung seru dengan adanya beberapa peserta yang memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Acara yang digelar dari pukul 19.30 itu berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Usai acara, sejumlah peserta tampak bergantian berfoto bersama Peter Kasenda. ***

Minggu, November 09, 2014

Political Awareness and Participation of Indonesian

By : Diah Wahyu Asih












Some developed countries are having great quantities of participation and belief that they have an important position and role in politics. According to Silvia Bolgherini, political participation is a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious. Therefore in developed countries which have a good awareness of political participation, people are willing to be the part of democracy. The participation is not only occurs in politic but in any fields, for example when United States people held a party, most of their guest will bring several food and beverage without being asked. Because of that, the more the guest can be the more the food in the party.

The circumstances of developed countries are really different from the developing countries, including Indonesia. They don't really care about who will lead them because they are just ordinary people. This belief is also happened in Indonesia that can be seen from their abstains in some elections and their lack of participation. Even though there are some people who participate in politics, most of them are moved by certain political parties.
However, the recent circumstances of president election are different from the previous one. There were a lot of people who came from any class participated in the president election and campaign. They're also willing to be volunteers in gaining the other people participation and working together in order to make their president selected. It is not coincidence that Joko Widodo had gained more number of selectors because he was chosen by people in pleasure, instead of people who was asked by political parties.
The poeple's participations are also can be seen from the President Jokowi's enthronement that people accompanied Jokowi from HI roundabout to Istana Merdeka. They also made an event for celebrating the democracy party of the new President which is all free to enter and free food. This event was moved independently which funds are compounds of the volunteers and some singers who performed on that event. This participation system allows them to get more money but less burdened because the expense is guaranteed by many people, not just a single person.
The participation system which recently occurs in Indonesia may caused by the candidates who are considered as a new comers and taught as a change maker. However, this system is one of the political advancement that can bring Indonesia a better political culture. That is why; we need to support this progress by being involved in any political event no matter how small our effort is. ***