Sebagian mahasiswa mengeluh karena mereka harus membeli buku Pendidikan Kewarganegaraan. Akan tetapi pihak fakultas merasa tak pernah mewajibkan mahasiswa membeli buku tersebut.
Oleh : Yustina Susanti
Reporter : Ainia Prihatiningsih, Ika Lutfi Aulianti, Ira Yuliana, Dian Hijriyanti
Lulu, mahasiswa Sastra Inggris Ekstensi 2006, mengeluh tidak bisa mendapatkan stempel fakultas karena tidak memiliki slip pembayaran buku Pendidikan Kewarganegaraan ketika akan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Bahkan dengan tegas petugas perpustakaan menyuruhnya untuk membeli buku tersebut.
“Lucu ya? Tapi nggak papa yang lalu biarlah berlalu”, ungkapnya pasrah. Tapi Lulu tidak menyesal membelinya walaupun buku tersebut hingga kini belum digunakannya.
Pihak Fakultas ditengarai mewajibkan pembelian buku itu saat penerimaan mahasiswa baru. Buku seharga Rp 25.000,00 itu dibayar bersamaan dengan pembayaran dana kemahasiwaan (DKM) dan perpustakaan. Seperti biasa, bukti pembayaran ini dijadikan syarat mahasiswa sebelum mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan pembuatan kartu perpustakaan.
Chusnul Hayati selaku Pembantu Dekan I membantah tentang pewajiban buku Pendidikan Kewarganegaraan. “Saya tidak tahu menahu soal itu!” ujarnya singkat.
Setelah ditanya lebih lanjut, Chusnul memang mengaku pernah mendengar kabar pewajiban buku tersebut. “Kabar-kabar itu saya dengar saat-saat terakhir penerimaan mahasiswa baru, waktu itu saya kan keliling mengecek pelaksanaan PPMB, tiba-tiba ada mahasiswa dari D3 dan S1 Lintas Jalur protes atas kewajiban pembelian buku itu. Soalnya kan tidak ada mata kuliahnya jadi buat apa diwajibkan beli? Hal ini sebelumnya belum pernah dibicarakan dalam rapat. Jadi saya tidak tahu, tidak ada yang memberi tahu saya sebelumnya,” tambahnya.
Selanjutnya untuk lebih jelasnya Chusnul menyarankan Hawe Pos konfirmasi langsung dengan penulisnya. Namun, ketika ditanyakan langsung kepada penulisnya, lagi-lagi penulisnya sendiri mengaku tidak tahu menahu soal itu. “Saya tidak pernah mewajibkan mahasiswa buat membeli buku Pendidikan Kewarganegaraan, yang jelas saya tidak mengaitkan masalah nilai dengan dibeli atau tidaknya buku tersebut,” jawab Drs. Supriyo Priyanto M.A.
Supriyo merupakan salah satu dosen di Fakultas Sastra yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dia bekerja sama dengan Fasindo, badan penerbit Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra UNDIP, menerbitkan buku Pendidikan Kewarganegaraan.
Dari pengakuan beberapa mahasiswa FS Undip angkatan 2006, buku tersebut diwajibkan. Yang menjadi masalah tidak semua mahasiswa baru FS Undip mendapatkan matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Diantaranya adalah mahasiswa D III dan S1 ekstensi lintas jalur.
Selain itu, di kalangan mahasiswa sendiri terjadi kontroversi antara yang setuju dan tidak setuju dengan pewajiban buku Pendidikan Kewarganegaraan tersebut. Namun dari sekian mahasiswa yang ditemui Hawe Pos, lebih banyak yang menyatakan tidak sepakat.
Aditya, misalnya. Mahasiswa Sejarah 2006 ini mengaku kecewa membeli buku itu karena ternyata belum digunakan. “Buku itu belum digunakan kenapa harus dibeli sekarang,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Petra, teman Aditya. Walaupun sebenarnya keberatan tapi mereka tetap membelinya karena alasan ‘wajib’. Mereka berharap buku tersebut benar-benar digunakan jika semester depan mereka mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Namun ada juga mahasiswa yang setuju dengan kebijakan tersebut melihat tujuan dan manfaatnya. Alfin misalnya. Baginya buku tersebut dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui bangsa dan negaranya. “Lagi pula buku itu dapat dijadikan referensi karena dia mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan semester ini,” ujar mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan 2006 ini.
Tesa, mahasiswa Sejarah 2006 juga sependapat dengan Alfin. Menurutnya harga buku itu juga tidak mahal, masih standar dengan harga buku mahasiswa lainnya. Lagipula setelah membacanya dia mengaku mendapat pengetahuan yang belum dia dapatkan sebelumnya.
Kembali ke pertanyaan awal, buku tersebut diwajibkan atau tidak. Kalau memang diwajibkan, siapa yang mewajibkan dan apa dasar keputusannya?
Dengan tegas Chusnul menambahkan bahwa pewajiban itu bukan keputusan universitas maupun fakultas. Sesuai prosedur, setiap keputusan harus dibicarakan dulu di tingkat fakultas. Dan kenyataannya tidak ada pemberitahuan dari pihak manapun mengenai hal itu. “Dulu mungkin sudah dibicarakan dengan pihak-pihak tertentu, saya kurang tahu”.
Apabila benar adanya pewajiban buku itu, Chusnul menilai dari segi tujuan yaitu untuk memudahkan mahasiswa dalam pengembangan materi. “Bagi lulusan SMA yang pernah menerima materi Kewarganegaraan mungkin tidak ada masalah. Tapi, bagi mahasiswa tertentu bisa merasa keberatan dengan kebijakan tersebut karena ia merasa mampu meminjam dari angkatan di atasnya”, lanjut Chusnul.
Mulyo Hadi dan Reddyanto Noor selaku penerbit Fasindo mengaku tidak mengetahui masalah pewajiban buku tersebut. “Kami hanya sebagai koordinator dosen pengampu, karena pihak fakultas meminta buku kepada kami, jadi ya kami berikan”.
Mulyo Hadi menuturkan, tujuan penerbitan buku di fakultas untuk meningkatkan minat baca mahasiswa dan memotivasi para dosen agar lebih kreatif menulis dan mengeluarkan buku. Jadi bukan atas dasar keuntungan semata.
“Sebenarnya kami tidak mendapatkan keuntungan bahkan tidak dibayar. Jadi, jika mahasiswa berpendapat kami hanya mencari keuntungan semata, itu salah. Karena kami bisa saja menjual buku ke toko-toko buku yang harganya bisa lebih mahal dan kami bisa mendapatkan keuntungan yang banyak,” terang Mulyo.
Ida sebagai pegawai perpustakaan, mengiyakan bahwa buku itu wajib dibeli oleh mahasiswa baru yang ingin mendapatkan kartu perpustakaan dan stempel untuk mengisi KRS. Dalam pembuatan kartu perpustakaan harus disertai dengan slip pembayaran Dana Kemahasiswaan dan buku Pendidikan Kewarganegaraan. “Nggak juga nggak papa, tapi sebenarnya buku itu memang diwajibkan bagi mahasiswa baru,” tegasnya.
Jadi sebenarnya buku itu wajib dong!
